Prabowo-Gibran Endus Upaya Delegitimasi, Eksploitasi Putusan MK

AKURAT.CO Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming mulai mengendus adanya praktik mendelegitimasi. Putusan MKMK yang menghadiahi sanksi etik kepada Anwar Usman, dan putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 dieksploitasi untuk mendegradasi Prabowo-Gibran yang didukung Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Ketua Bappilu Golkar, Maman Abdurahman menilai, gerakan tersebut sudah terbaca dengan mempersoalkan putusan MK Nomor 90 yang menjadi titik pijak, pelanggaran etik Anwar Usman. Padahal, putusan MKMK seharusnya meredakan kisruh terhadap putusan MK itu.

"Ada gerakan-gerakan yang seakan-akan masih ingin melanjutkan dan mempertanyakan atau pun melakukan sebuah langkah-langkah lainnya," kata Maman, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (9/11/2023).

Baca Juga: MKMK Pecat Anwar Usman sebagai Ketua MK, Gerindra: Pencalonan Prabowo-Gibran Jalan Terus

Gerakan tersebut, lanjut anggota DPR, hanya ingin mendelegitimasi pasangan Prabowo-Gibran. Artinya, perdebatan yang muncul sekarang ini tidak murni berdasarkan putusan hukum namun kepentingan politik pihak tertentu.

"Dugaan pertama diindikasikan ini adalah sebuah gerakan yang ingin melakukan pendegradasian terhadap pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Artinya sudah di luar dari objektif yang kita lihat, itu yang pertama," kata dia.

Baca Juga: TPN Ganjar-Mahfud Apresiasi MKMK, Seharusnya Anwar Usman Dipecat Dari Hakim

Maman juga mencurigai gerakan tersebut bertujuan memotong hak konstitusional rakyat dalam memilih capres-cawapres.

"Kalau misalnya ada satu kelompok yang ingin memprotes dan lain sebagainya berarti ada upaya untuk mengamputasi dan mendegradasi hak penuh rakyat Indonesia," ujarnya.

Maman tak menjelaskan secara gamblang apa dan bagaimana gerakan-gerakan yang dimaksud. UU Pemilu pascaputusan MK sudah terdaftar untuk diuji oleh MK.

Baca Juga: TKN Prabowo-Gibran Minta Aparat Hukum Turun Tangan Soal Kebocoran Informasi Temuan MKMK

Uji materi tersebut dimohonkan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama (Unusia) Brahma Aryana, serta dua pakar hukum tata negara, Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar.

"Arahnya bukan lagi objektivitas hukum, tapi sudah ingin menjegal salah satu anak terbaik kita, kader terbaik kita. Justru kita melihat potensi kalau ada upaya untuk menjegal mas Gibran. Kita membaca ada yang ingin mengamputasi hak konstitusi rakyat," tuturnya.