Ditinggal Jokowi, Bukan Mimpi Siang Bolong PDIP

AKURAT.CO PDIP mau tidak mau harus bisa menerima kenyataan telah ditinggal Presiden Jokowi. Sekalipun perih, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, tamparan dari Jokowi mulanya seperti mimpi di siang bolong.

Hasto mengatakan, banyak kader, pengurus struktural PDIP menganggap situasi politik terakhir seperti mimpi di siang bolong. Apa yang telah diberikan partai kepada Jokowi dan keluarga kini dibalas dengan air tuba.

“Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi. Pada awalnya kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi” kata Hasto, kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (29/10/2023).

Baca Juga: Gibran Dianggap Jadi Pembangkang PDIP, Ketua TKN: Yang Penting Niatnya Baik

Pernyataan Hasto disampaikan menyikapi majunya Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024, yang menjadi pendamping Prabowo Subianto. Dirinya menganggap majunya Gibran merupakan bukti nyata Jokowi tak lagi mendukung PDIP.

Politisi asal Yogyakarta menilai, sikap Jokowi tersebut merupakan balasan kepada PDIP yang menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Hasto menganggap, seluruh permintaan Jokowi yang telah didukung sejak menjabat Wali Kota Solo, termasuk memberi tiket maju pilkada kepada anak dan menantu, tak harus ditambah dengan mengingkari konstitusi.

Baca Juga: Ini Penjelasan Mengapa Gibran Sudah Keluar Dari Keanggotaan PDIP

“PDI Perjuangan saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih, dan berpasrah pada Tuhan dan rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini,” ujarnya.

Menurutnya, para kader dan simpatisan partai masih mengingat kerja keras memenangkan Jokowi dan keluarga dalam lima pilkada dan dua kali gelaran pilpres. Namun untuk 2024, Jokowi secara pelan namun menusuk, telah meninggalkan PDIP.

“Seluruh simpatisan, anggota dan kader partai sepertinya belum selesai rasa lelahnya setelah berturut-turut bekerja dari lima pilkada dan dua pilpres. Itu wujud rasa sayang kami,” ujarnya.

Baca Juga: PDIP Sebut Gibran Pindah Ke Kuning, Golkar: Semua Indah Pada Waktunya

Hasto menjelaskan ketika PDIP memilih diam, banyak tokoh politik, para ahli hukum tata negara, pro demokrasi serta gerakan civil society mengeritik keras pencalonan Gibran. Pada akhirnya PDIP memilih mengungkap suasana batin yang mereka kini rasakan.

“Pada awalnya kami memilih diam. Namun apa yang disampaikan Butet Kartaredjasa, Goenawan Muhammad, Eep Syaifullah, Hamid Awaludin, Airlangga Pribadi dan lain-lain, beserta para ahli hukum tata negara, tokoh pro demokrasi dan gerakan civil society, akhirnya kami berani mengungkapkan perasaan kami,” ujarnya.

Baca Juga: Mantan Hakim MK: Putusan Batas Usia Capres-Cawapres Tidak Punya Dasar Yang Cukup Kuat

Dia menganggap majunya Gibran ditandai dengan pengingkaran konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab putusan MK terhadap uji materi UU Pemilu memberi lampu hijau bagi Gibran sekalipun belum memenuhi syarat.

Hasto menyebut, dengan telah terdaftarnya Gibran sebagai cawapres untuk Prabowo di KPU, otomatis status putra sulung Presiden Jokowi, bukan lagi kader PDIP.

“Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran, sebenarnya adalah political disobedience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia. Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK,” ungkapnya.