AKURAT.CO Keputusan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjadi bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo bergantung pada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menjawab peluang AHY menjadi cawapres apabila Partai Demokrat bergabung sebagai pengusung Ganjar.
"Cawapres dan calon presiden. Kalau capres sudah ditetapkan tetapi siapa yang menjadi cawapres itu kan ranah ibu ketua umum," ujarnya di Kantor DPD PDIP Banten, Kota Serang, Minggu (10/9/2023).
Baca Juga: Demokrat Sebaiknya Gabung Ke Koalisi Ganjar Pranowo
Adapun, penetapan Ganjar Pranowo sebagai bakal capres PDIP telah berkaca pada pengalaman sebelumnya, di mana Presiden Joko Widodo dua kali ditetapkan sebagai capres.
Hal ini mencerminkan bahwa pertimbangan Megawati sungguh-sungguh diberikan untuk bangsa dan negara.
"Tidak ada kepentingan politik sesaat. Semua dipersiapkan dengan baik, demikian pula terkait dengan cawapres," kata Hasto, diberitakan Antara.
Baca Juga: Rakernas IV PDIP Bahas Kesejahteraan Rakyat
Sebelumnya, Peneliti Ahli Utama BRIN, Siti Zuhro, meyakini Demokrat memiliki kalkulasi politik untuk menentukan arah dukungan di Pilpres 2024.
Namun dia menilai, Demokrat lebih masuk akal jika bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).
"Dari perspektif publik, opsi bergabung dengan Partai Gerindra yang oke dan masuk akal," katanya.
Baca Juga: Rangkul Demokrat, PDIP Bakal Lebih Kuat
Adapun, pasca-keluarnya Demokrat dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), partai tersebut belum juga menentukan arah koalisi.
Ada dua opsi yang dimiliki Demokrat. Pertama, bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju untuk mendukung Prabowo Subianto menjadi bakal capres. Kedua, bergabung dalam koalisi yang dipimpin PDIP untuk mengusung Ganjar Pranowo.
Menurut Siti Zuhro, dari dua opsi yang ada, Demokrat sudah memiliki kalkulasi politik dengan poros mana yang menguntungkannya.
Dia menilai keputusan parpol untuk berkoalisi biasanya dilakukan ketika chemistry antara ketua umum masing-masing terhubung.
"Akan sulit dibayangkan koalisi bisa dibangun bila hubungan antara ketua umum tidak baik," katanya.
Terkait kemungkinan Demokrat gabung dalam koalisi bersama PDIP, Siti Zuhro menilai hal itu bisa saja terjadi. Namun, menurut dia, pasti butuh proses untuk melakukan komunikasi politik dan berbagai penyesuaian sehingga relasi kedua parpol itu membaik.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kecelakaan Maut di Afrika Selatan, 21 Orang Tewas dalam Tabrakan Tiga Kendaraan
- 2Terpukau Atmosfer Persija vs Persib di SUGBK, John Herdman: Belum Pernah Saya Rasakan
- 3Apa Itu Gempa Megathrust? Ini Wilayah Indonesia yang Berpotensi Terdampak
- 4Tokoh Partai Reformasi Britania Raya Balas Trump soal Irlandia Bersatu: Jangan Campuri Politik Inggris!
- 5Soal Kabar Jokowi-Megawati Bakal Bertemu, Said Abdullah: Kartunya Mati, Jangan Dihidupkan Lagi
- 6Suahasil Nazara Jadi Menkeu Baru, Ini Sosok dan Perjalanan Kariernya
- 7ACL Two: FC Seoul Siapkan Pemain SMA Lawan Persib Bandung, Anggap Remeh?
- 8Ismed Sofyan Puji Shin Tae-yong Usai Persija Kalahkan Persib, Putuskan Kebuntuan 3 Tahun
- 9Sidang Korupsi Kuota Haji Ungkap Marwan Dasopang Mendorong Kuota Tambahan Tidak Seluruhnya untuk Jemaah Reguler
- 10Fahd A Rafiq Bersama Tujuh Tersangka OTT Summarecon Digiring ke Mobil Tahanan KPK








