Megawati: Petugas Partai Istilah Konstitusional

AKURAT.CO Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri meminta semua pihak tidak mempersoalkan terminologi petugas partai. Presiden ke-5 RI menilai istilah tersebut konstitusional dan tak patut dibesar-besarkan.

Mega mengaku kerap dirundung (bully), lantaran menggunakan istilah tersebut. Padahal akarnya berasal dari sistem politik yang diatur dalam perundang-undangan.

"Untuk apa ada partai dong? Ya sudah saja (bikin saja sistem) kita satu arah. Semua sama, enggak boleh ada kader (partai), enggak boleh ada petugas," kata Mega, ketika meresmikan Kebun Raya Mangrove Surabaya, di kawasan Gunung Anyar, Jawa Timur, Rabu (26/7/2023).

"Jadi ada (dibuat) aturan pemerintah RI mesti begini (seragam)," lanjutnya.

Menurut Mega, setiap kader yang menjabat pada level eksekutif, legislatif maupun struktur merupakan petugas partai. Hal ini berlaku pula kepada Presiden Jokowi yang merupakan kader partai banteng moncong putih.

Dia menyayangkan banyak pihak tidak memahami hal yang sederhana ini, dan menjadikannya sebagai senjata untuk mendiskreditkan PDIP termasuk Presiden Jokowi.

“Kalau kader partai saya itu, saya saja di-bully enggak boleh ngomong petugas partai. Lho orang partai kita memang (aturannya) begitu, lho kok yang lain ikut mau nimbrung-nimbrung, intervensi? Ya kalau kamu mau ngikut kita, ikut saja,” seloroh Presiden ke-5 RI.

Menurut Mega, kalau parpol lain tak setuju dengan sebutan petugas partai, lebih baik mengusung kadernya sendiri sebagai capres. Bukan sebaliknya, memancing-mancing atau menunggu PDIP mengumumkan capres-cawapresnya.

“Kenapa yang lain enggak bikin saja capres lain, begitu kan fair, kalau mau demokrasi. Ini kan enggak, malah nungguin (PDI) saja begitu," keluhnya.

Megawati menegaskan kembali bahwa setiap kader PDIP yang ditugaskan di lembaga eksekutif, legislatif maupun struktur merupakan petugas partai. Apabila parpol lain kurang setuju dengan istilah tersebut, bukan masalah jika menolak menjalin kerja sama politik dengan PDIP.

“Lah namanya perundangan Republik Indonesia, coba kalian baca bahwa yang namanya capres itu diusung oleh satu partai atau beberapa partai. Wong itu jelas loh," kata Mega yang juga mengingatkan agar tidak membelok-belokkan ketentuan perundang-undangan.

"Kalau kamu mau ikut ya monggo ada aturannya, Kalau enggak mau ya enggak apa-apa. Nah itu baru demokrasi,” tegasnya.