Politik Identitas: Antara Ruang Aspirasi dan Ancaman Polarisasi

AKURAT.CO Belakangan, istilah politik identitas kerap mencuat di ruang publik, terutama menjelang pemilu atau kontestasi politik lainnya.

Fenomena ini bukan hanya khas Indonesia, melainkan juga terjadi di berbagai negara dengan masyarakat majemuk.

Di satu sisi, politik identitas memberi ruang bagi kelompok minoritas untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak.

Namun di sisi lain, jika dimainkan tanpa bijak, praktik ini bisa memicu polarisasi tajam hingga konflik sosial.

Apa Itu Politik Identitas?

Politik identitas adalah praktik politik yang menjadikan identitas tertentu—seperti suku, agama, ras, gender, hingga budaya—sebagai dasar untuk membangun solidaritas, memperjuangkan kepentingan kelompok, serta meraih dukungan politik.

Fenomena ini lahir dari pengalaman diskriminasi, marginalisasi, atau ketidaksetaraan yang dialami sebagian kelompok masyarakat.

Melalui politik identitas, mereka berusaha mendapatkan pengakuan, representasi politik, sekaligus menegaskan eksistensinya di tengah dominasi mayoritas.

Ciri-Ciri Politik Identitas

Beberapa karakter utama dari politik identitas antara lain:

Baca Juga: Tunjangan Fantastis Anggota DPRD DKI Dinilai Lukai Rasa Keadilan Publik

• Pengelompokan berbasis identitas seperti suku, agama, etnis, atau gender.

• Sentimen identitas dimanfaatkan untuk meraih simpati dan dukungan politik.

• Narasi “kami” versus “mereka” yang mempertegas perbedaan kelompok.

• Solidaritas internal yang kuat, bahkan kadang lebih besar dari kepentingan nasional.

• Penggunaan simbol-simbol agama, adat, atau budaya untuk memperkuat dukungan.

Dampak Politik Identitas

Dampak Positif:

• Memberi ruang partisipasi politik bagi kelompok yang sebelumnya terpinggirkan.

• Memperkuat representasi dalam sistem politik.

• Meningkatkan kesadaran hak-hak sipil, sosial, dan budaya.

• Memperkaya demokrasi melalui beragam perspektif dalam pengambilan keputusan.

Dampak Negatif:

• Menimbulkan polarisasi sosial yang berpotensi memicu konflik.

• Menjadi alat politik sempit yang mengorbankan kepentingan bersama.

• Melemahkan persatuan dan rasa nasionalisme.

• Membuat masyarakat lebih memilih berdasarkan sentimen identitas ketimbang program atau visi kandidat.

Contoh Politik Identitas

Di Indonesia, politik identitas tampak jelas pada Pilkada DKI Jakarta 2017, ketika isu agama dan etnis menjadi senjata politik untuk menggalang dukungan.

Sementara di Amerika Serikat, gerakan Black Lives Matter (BLM) adalah bentuk politik identitas yang lahir dari perlawanan terhadap diskriminasi warga kulit hitam.

Baca Juga: Indonesia vs Taiwan: Diwarnai Debut Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans, Garuda Pesta 6 Gol

Gerakan ini berkembang menjadi isu nasional yang memengaruhi kebijakan pemerintah hingga dinamika pemilu.

Pada akhirnya, politik identitas bisa menjadi pisau bermata dua: ia mampu menjadi sarana perjuangan hak, tapi juga berpotensi memecah belah jika dimainkan secara berlebihan.

Laporan: Vania Tri Yuniar/magang