PDIP Larang Kader Ikut Retreat, Dave Laksono: Kepala Daerah Milik Rakyat, Bukan Sekadar Kader Partai

AKURAT.CO Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono, memastikan seluruh kader partainya yang menjabat sebagai kepala daerah menghadiri kegiatan retreat di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

Ia menegaskan, kehadiran dalam acara tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bagian dari tanggung jawab mereka sebagai pemimpin daerah.

"Seluruh kader Golkar yang menjadi kepala daerah wajib mengikuti retreat ini. Ini bukan sekadar acara biasa, tetapi bagian dari komitmen untuk menyelaraskan visi dengan pemerintah pusat," ujar Dave, Sabtu (22/2/2025).

Baca Juga: Kejari Muba Geledah Kantor PT SMB, Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Tol Baleno

Saat ditanya mengenai keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang meminta kadernya menunda keikutsertaan dalam retreat, Dave memilih tidak berkomentar lebih jauh.

"Kami tidak dalam posisi untuk menanggapi sikap partai lain. Fokus kami adalah memastikan kader Golkar menjalankan kewajiban mereka," tegasnya.

Menurut Dave, retreat ini bertujuan untuk memastikan para kepala daerah memiliki visi yang selaras dengan pemerintah pusat dalam membangun daerah dan menyejahterakan rakyat.

Ia menekankan, setelah dilantik, kepala daerah bukan lagi milik partai politik, melainkan milik rakyat yang harus bekerja untuk kepentingan masyarakat.

"Para kepala daerah harus berpikir di luar sekat politik. Fokus mereka adalah membangun daerah masing-masing dan memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," jelasnya.

Baca Juga: Jadwal Siaran Langsung Liga Italia Malam Ini: Torino vs AC Milan, Venezia vs Lazio

Lebih lanjut, Dave menegaskan bahwa retreat ini bukan sekadar ajang seremonial, melainkan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah.

Oleh karena itu, ia menilai kehadiran dalam acara tersebut adalah suatu keharusan bagi setiap kepala daerah, termasuk dari Partai Golkar.

"Retreat ini penting untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah pusat dapat diimplementasikan secara efektif di daerah. Dengan begitu, pembangunan bisa berjalan selaras dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," pungkasnya.