Akurat Logo

Bahlil Tanggapi Aksi Penolakan Revisi UU Pilkada: Kita Negara Demokrasi, Penyampaian Pendapat Harus Dijamin

Atikah Umiyani | 22 Agustus 2024, 14:48 WIB
Bahlil Tanggapi Aksi Penolakan Revisi UU Pilkada: Kita Negara Demokrasi, Penyampaian Pendapat Harus Dijamin

AKURAT.CO Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memberikan tanggapannya terkait maraknya gerakan masyarakat yang menolak Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Aksi besar-besaran juga berlangsung di depan Gedung DPR/MPR RI sebagai bentuk protes.

Bahlil menegaskan, Partai Golkar menghargai hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, termasuk melalui aksi demonstrasi.

Menurutnya, sebagai negara demokrasi, penyampaian pendapat merupakan hal yang harus dijaga dan dijamin oleh Undang-Undang.

Baca Juga: PDIP Resmi Usung 169 Cakada di Pilkada 2024, Jakarta, Jatim, dan Jateng Masih Tunggu Keputusan Megawati

“Sebagai kader Golkar yang berproses dalam alam demokrasi dan pernah menjadi aktivis, saya meyakini bahwa penyampaian pendapat adalah bagian penting dari demokrasi kita. Ini adalah salah satu ciri khas negara demokrasi yang kita miliki,” ujar Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Bahlil juga menekankan bahwa aksi demonstrasi merupakan hak yang sah asalkan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Jadi, itu bukan sesuatu yang dilarang. Boleh saja dilakukan, tapi semuanya harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan dan dijadikan sebagai rujukan bersama,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil mengungkapkan bahwa dirinya belum sempat memberikan arahan kepada fraksi Partai Golkar di DPR RI, karena baru resmi menjabat sebagai Ketua Umum sejak malam sebelumnya.

Baca Juga: Bahlil Tunjuk Sarmuji Jadi Sekjen Golkar, Agus Gumiwang Jadi Ketua Dewan Pembina

“Karena saya baru terpilih kemarin dan baru sah tadi malam, saya belum sempat mengadakan rapat dengan fraksi. Saya akan mendalami isu ini lebih lanjut dan segera berkomunikasi dengan fraksi,” jelasnya.

Bahlil juga mengakui bahwa dirinya belum bisa memberikan komentar detail mengenai pembahasan beberapa Undang-Undang di DPR RI yang saat ini menjadi sorotan publik.

“Saya belum bisa memberikan penjelasan secara rinci, tetapi prinsipnya kita akan mengedepankan aturan main, mekanisme, dan juga berpedoman pada Undang-Undang. Jika semua berjalan sesuai aturan, saya yakin hasilnya akan baik,” tutupnya.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.