DPR Kritisi Wacana Jokowi Reshuffle Menteri ESDM: Seperti Kurang Kerjaan

AKURAT.CO Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, berharap beredarnya kabar pergantian Menteri ESDM Arifin Tasrif ke Bahlil Lahadia hanya gosip. Ia menilai, tidak tepat jika Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle di sisa masa jabatan yang tinggal dua bulan. 

Mulyanto meyakini, pergantian menteri tidak efektif di sisa masa pemerintahan ini. Sementara banyak hal strategis yang perlu dituntaskan di Kementerian ESDM. 

"Itu langkah bongkar-pasang yang kurang tepat. Apa yang bisa diharapkan dari menteri baru secara struktural dalam waktu kurang dari dua bulan. Pembahasan dengan DPR juga hanya tinggal satu masa sidang lagi," kata Mulyanto kepada wartawan, Kamis (1/8/2024). 

Baca Juga: Kalender Jawa Agustus 2024, Lengkap dengan Wetonnya

Mulyanto menjelaskan, dari sisi perundangan, di ujung masa pemerintahan ini, pekerjaan rumah yang tersisa yang harus dituntaskan Menteri ESDM adalah RUU EBET, PP KEN (Kebijakan Energi Nasional), dan RUU Migas. 

"Apa regulasi ini bisa diselesaikan kalau tiba-tiba berganti Menteri. Menurut saya justru akan semakin molor. Tidak perlu lah reshuffle sekarang. Presiden seperti kurang kerjaan," terang Mulyanto. 

Mulyanto menambahkan, yang lebih perlu dilakukan Presiden saat ini adalah menertibkan bidang kerja para menteri yang sermrawut. Bukan reshufle jelang suksesi. 

"Dari pada ganti menteri lebih baik kembalikan tugas masing-masing kementerian sesuai tupoksinya," kata dia.

Baca Juga: Dikaitkan dengan Timnas Inggris, Juergen Klopp tak Mau 'Jilat Ludah' Sendiri

“Kita tahu selama ini kan Menteri Investasi banyak merambah masuk dan bikin heboh bidang ESDM, seperti kasus pencabutan ribuan IUP (izin usaha pertambangan), pemberian prioritas konsesi tambang kepada ormas keagamaan, perpanjangan izin tambang PT Vale dan PT Freeport Indonesia, dan lain-lain," sambungnya. 

Menurutnya, persoalan ruwet justru terletak pada tata kelola dan tugas kementerian terkait bidang ESDM yang tumpang tindih, antara Kementerian Investasi dengan Kementerian ESDM. Bukan pada posisi menterinya. 

"Ini yang harusnya diurai dan diperbaiki. Belum lagi maraknya kasus-kasus korupsi terkait tambang ilegal timah, nikel, emas dan lain-lain. yang masalahnya bersifat kronis dan struktural. Juga soal ketidaktepat-sasaran distribusi BBM dan LPG bersubsidi yang berlarut-larut dan menekan anggaran negara dan masalah ketidakadilan," sambung Mulyanto.