Kekompakan Partai Pengusung Paslon 01 dan 03 Jadi Penentu Dampak Hak Angket

AKURAT.CO Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengusulkan DPR RI untuk menggunakan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Pengamat politik, Adi Prayitno, mengatakan dampak dari hak angket ini ditentukan oleh kekompakan para partai pengusung pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

“Tinggal diuji, apakah semua partai paslon 1 dan 3 (di DPR) kompak dukung hak angket. Atau sebaliknya hanya sejumlah partai saja yang semangat, sisanya tidak,” kata Adi kepada Akurat.co, Kamis (22/2/2024).

Baca Juga: KPK Akan Surati AHY Soal LHKPN

Kemudian, ia mengungkapkan hak angket memiliki kedudukan yang kuat jika nantinya diproses oleh DPR RI.

“Kuat karena itu proses politik konstitusional di parlemen. Jadi dugaan kecurangan pemilu bisa diinvestigasi secara mendalam. Apakah terbukti atau tidak,” tambahnya.

Menurutnya, DPR adalah lembaga yang cukup legitimasi untuk mengungkap persoalan-persoalan yang dinilai serius, menyangkut hidup rakyat. 

“Jika itu terjadi dan didukung oleh semua partai paslon 1 dan 3, tentu luar biasa efeknya,” tambahnya.

Baca Juga: Bagaimana Dampak Penjajahan Jepang terhadap Sistem Pendidikan di Indonesia?

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR fraksi Partai Nasdem, Ahmad Ali menegaskan, penggunaan hak angket tidak semudah yang dikatakan, karena harus ada bukti yang kuat untuk melaksanakannya.

"Inikan ruang politik ya, jadi ada arena ada ruang yang memang di kanal menjadi domain daripada pelaksana (Pemilu). Nah kalau ini kita bawa langsung tanpa ada pembuktian ke Bawaslu, tanpa ada alat bukti yang cukup yang kemudian mengarah keterlibatan negara dalam hal ini, kita juga jadi badut di DPR kan," kata Ali kepada Akurat.co, Selasa (20/2/2024).