Jokowi Merasa Punya Hak untuk Kampanye, Senior Banteng Angkat Suara

AKURAT.CO Politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno angkat suara, menyikapi pernyataan Presiden Jokowi yang mengaku memiliki hak untuk kampanye. Pernyataan Jokowi bisa berbahaya, di tengah munculnya aspirasi pemakzulan dari kalangan yang menuntut Pemilu 2024 harus berlangsung adil tanpa cawe-cawe.

Hendrawan menyebutkan, pernyataan Jokowi sekalipun dibaca dari segi formal bisa dimaklumi, namun ada standar etis yang perlu diperhatikan. Jokowi sebagai Kepala Negara, sebaiknya bersikap negarawan dan memastikan Pemilu 2024 berjalan fair, sekalipun putra sulung, Gibran Rakabuming, berkompetisi.

"Jika yang diacu peraturan yang berlaku, memang dibolehkan dengan ketentuan-ketentuan atau rambu-rambu yang harus diikuti. Namun, hukum mengapung di lautan etika, jadi hal-hal yang buruk secara etis, tak perlu diikuti atau dicontoh," kata Hendrawan, di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Baca Juga: Merasa Punya Hak, Jokowi Belum Putuskan Kapan Kampanye

Jokowi merasa sebagai presiden memiliki hak untuk kampanye selama dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dia menganggap posisi presiden juga sama dengan menteri yang berkampanye.

Hendrawan tidak menampik, pernyataan Jokowi tersebut berbahaya, dan menjadi sinyal bahwa Pemilu 2024 potensi diintervensi oleh penguasa. Sebab, sepanjang republik berdiri, baru kali ini presiden yang tidak berkompetisi menyatakan secara terbuka memiliki hak untuk berkampanye.

Baca Juga: Pernyataan Jokowi Bukti Adanya Kecurangan Pemilu 2024

"Cawe-cawe presiden harus berada di koridor standar etika yang tinggi, karena presiden orang nomor satu yang menjadi referensi keadaban publik. Jadi tidak main-main risikonya," tuturnya.

Hendrawan berharap Jokowi tidak salah langkah, dan mampu menangkap aspirasi publik yang risau akan adanya konflik kepentingan terkait Pemilu 2024.

"Jika salah langkah, presiden berarti gagal memitigasi konflik kepentingan yang menjadi kekhawatiran masyarakat luas," bebernya.