Akurat Logo

Merasa Punya Hak, Jokowi Belum Putuskan Kapan Kampanye

Roni Anggara | 24 Januari 2024, 17:15 WIB
Merasa Punya Hak, Jokowi Belum Putuskan Kapan Kampanye



AKURAT.CO Presiden Jokowi belum memutuskan kapan bakal memulai kampanye, kendati merasa memiliki hak. Jokowi mengaku memiliki hak yang sama dengan banyak anggota kabinet, untuk berkampanye, sekalipun pernah mengingatkan pentingnya netralitas.

Menurut Jokowi, pejabat publik termasuk Kepala Negara memiliki hak untuk memiliki sikap atau pilihan politik. Jokowi diketahui lebih condong kepada paslon capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran yang diusung Koalisi Indonesia Maju.

"Ya nanti dilihat," kata Jokowi, ketika ditanya wartawan kapan bakal mulai kampanye, selepas menyaksikan penyerahan simbolis Pesawat Super Hercules di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Baca Juga: Mahfud Bersiap Mundur: Jokowi Beri Hormat, Airlangga Ingatkan Hak Prerogatif

Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan dirinya bersama para menteri boleh mengikuti kampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara. Jokowi tidak menegaskan adanya evaluasi terhadap jajaran menteri yang berkampanye.

Dirinya menganggap keterlibatan menteri atau presiden dalam pesta demokrasi merupakan hak. "Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak," kata Jokowi.

Baca Juga: Masa Kepemimpinan Presiden Sebentar Lagi Selesai, Ternyata Segini Uang Pensiun Jokowi dan Ma’ruf Amin

Jokowi tidak menyinggung persoalan etik dan netralitas yang dikeluhkan publik belakangan ini, seiring berjalannya tahapan pemilu. Dia menganggap, sepanjang aturan memungkinkan, maka dirinya atau para menteri boleh memihak dan kampanye.

"Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini enggak boleh, begitu enggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," tuturnya.

 

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.