Pertambangan Era Jokowi, Cak Imin: Hilirisasi Ugal-ugalan Rakyat Tetap Miskin

 

AKURAT.CO Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 1, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyoroti sektor pertambangan Indonesia yang dikelola tidak berdasarkan pada aspek kesejahteraan untuk rakyat. 

 

 

Cak Imin menyebut berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terdapat 2.500 tambang ilegal di Indonesia. Menurutnya itu tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah dan hanya dinikmati segelintir kelompok. 

 

"Salah satu yang memrihatinkan adalah data ESDM itu ada 2.500 tambang ilegal. Sementara tambang yang legal tidak membawa kesejahteraan," kata Cak Imin di JCC, Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2024). 

 

 

Politisi PKB itu menilai pertambangan yang dikelola pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun tak mampu memberikan dampak bagi rakyat. Kesejahteraan tidak hadir dalam pengelolaan tambang yang sangat masif. 

 

"Kita menyaksikan dalam proses penambangan dan bisnis tambang kita hilirisasi dilakukan ugal-ugalan. Merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi, disisi lain perkembangan hilirisasi maupun tambang tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar," ujarnya. 

 

"Sulawesi Tengah pertumbuhan ekonominya sampai sekarang bisa 13 persen tinggi sekali. Tetapi rakyatnya tetap miskin dan tidak bisa menikmati, hilirisasi apa yang kita lakukan sementara aktivitas ilegal masih terus berlangsung," tandasnya.