Sikapi Isu Reshuffle Ke-7 Jokowi, PPP: Yang Tahu Hanya Presiden

AKURAT.CO Beredarnya surat usulan dan persetujuan Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet (reshuffle) 13 menteri turut disikapi PPP. Plt Ketum PPP Mardiono menilai, hanya Jokowi yang bisa memastikan kapan reshuffle bakal dilakukan.

Mardiono mengingatkan kembali kalau Jokowi pemegang hak prerogatif mengangkat atau memberhentikan anggota kabinet. Maka tak ada pihak lain yang bisa memastikan kebenaran bakal adanya reshuffle lanjutan, kecuali Jokowi pribadi.

“Itu adalah hak prerogatif bapak presiden. Jadi yang lain pasti tidak tahu. Yang tahu itu hanya Pak Presiden. Dan itu tidak dilarang kapan saja dilakukan oleh presiden,” kata Mardiono, di Gedung MNC, Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Baca Juga: Istana: Reshuffle Ke-7 Presiden Jokowi Hoaks

Pihak Istana telah menepis foto surat reshuffle dengan kop Kemensesneg yang beredar merupakan hoaks. Dari total 13 nama yang tertera di dalamnya, mayoritas berasal dari menteri PDIP termasuk Kepala BIN Budi Gunawan (BG).

Mardiono menyebutkan, partai politik menempatkan kader terbaik di kabinet berdasarkan kebutuhan Presiden Jokowi. Selebihnya, menjadi hak Jokowi untuk mengevaluasi.

“Bahwa kami dari partai politik yang menempatkan kadernya ada di kabinet adalah pertama karena panggilan negara karena di mana presiden membutuhkan kader-kader ini untuk ikut serta, berkontribusi membangun bangsa dan negara di dalam pemerintahan itu,” ujarnya.

Baca Juga: Beredar Kabar Jokowi Reshuffle Besar-besaran, Ada 13 Nama Yang Kena Sasaran, Termasuk Kepala BIN Budi Gunawan

Dalam foto yang beredar, disebutkan antara lain bahwa Seskab Pramono Anung digantikan Yandri Susanto. Menkumham Yasonna Laoly diganti Yusril Ihza Mahendra.

Sementara Mensos Tri Rismaharini digantikan Agus Harimurti Yudhoyonol. Sedangkan Abdullah Azwar Anas digantikan Ibnu Susilo sebagai menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Mardiono tidak mempersoalkan kalau Presiden Jokowi bakal melakukan reshuffle. Namun PPP konsisten mengawal dan ikut bertanggung jawab atas keberlangsungan pemerintahan Jokowi.

“Bahwa dulu kami mengampanyekan Pak presiden Jokowi. Karena itu kami bertanggung jawab untuk mengawal juga bagaimana kinerja pemerintahan sekarang ini, baik yang ada di luar maupun yang ada di dalam,” ujarnya.