Oposisi PDIP Terhadap Jokowi Punya Dampak Elektoral

AKURAT.CO Sikap oposisi PDIP terhadap Jokowi diyakini memiliki dampak elektoral terhadap pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Peneliti BRIN, Firman Noor menganggap, PDIP tak mungkin tanpa kalkulasi kalau ingin beroposisi terhadap Presiden Jokowi.

Menurutnya, terdapat ceruk potensial yang bisa digarap untuk mengapitalisasi elektoral. Misalnya, memperkuat pengaruh pemilih tradisional partai banteng.

“Tetap ada ceruk potensial untuk digarap dan dimasuki untuk dimenangkan, itu artinya mungkin ya, untuk memenangkan kontensasi di samping memang juga pemilih trandisional PDIP yang memang cukup solid ya, jadi mau PDIP banyak koruptornya, mau bagaimana, tetap saja akan milih PDIP,” kata Firman, kepada Akurat.co, di Jakarta, Kamis (2/11/2023).

Baca Juga: PDIP Mulai Keluar Dari Bayang-bayang Jokowi

PDIP dengan pemilih tradisionalnya, besar kemungkinan mulai kontra dengan Jokowi. Apalagi, Gibran Rakabuming meninggalkan partai banteng untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto.

“Terus mereka yang tidak suka dengan Jokowi, dan tidak suka dengan Prabowo, terus juga mereka yang bersimpati dengan Mahfud begitu kan, dan tentu saja faktor-faktor pendukung lainnya juga akan bergerak,” kata Firman, membeberkan segmentasi pemilih potensial yang bisa digarap PDIP.

Baca Juga: Bocoran Denny JA: Prabowo Gaet Gibran Murni Pertimbangan Elektoral Dan Popularitas

“Jadi saya kira tetap ada optimisme lah dibalik serangan-serangan (PDIP) ini, karena mungkin dia (pemilih tradisional) juga menangkap bahwa pemerintahan ini kan tidak memuaskan secara umum,” sambungnya.

Selain itu, dari sisi pemerintahan, walaupun banyak survei menyebutkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah tinggi, bisa diperdebatkan lagi, kalau PDIP mulai melempar kritik-kritik terhadap kebijakan pemerintah. Terdapat sejumlah sektor yang bisa dieksploitasi untuk meningkatkan elektoral.

“Menurut survei kan secara objektif ya mungkin overall orang puas (pemerintahan Jokowi), tapi kalau ditanya bagaimana kondisi ekonomi ya makin susah, gimana kondisi tentang hukum ya belum memuaskan,” tuturnya.