AKURAT.CO PDIP disebut mulai keluar dari bayang-bayang Jokowi. Sikap PDIP yang belakangan mulai keras terhadap Jokowi, dianggap menjadi penanda partai banteng bukan hanya pasang kuda-kuda beroposisi namun ingin membuktikan kemampuan mampu menghadapi Pemilu 2024 tanpa bayang-bayang ayahanda Gibran Rakabuming itu.
Peneliti BRIN menganggap sikap PDIP tersebut bagus, malahan penting untuk menguatkan sekaligus mewarnai demokrasi. PDIP tak harus memposisikan diri selalu berjalan seiring dengan Jokowi, terlebih situasi politik terakhir menunjukkan keduanya berseberangan, setelah Gibran menjadi pendamping Prabowo Subianto.
“Jadi tetap ini mengindasikan, bagaimana PDIP juga ingin membuktikan mereka bisa kok tanpa Jokowi, dan keluar dari bayang-bayang Jokowi itu,” kata Firman, kepada Akurat.co, di Jakarta, Kamis (2/11/2023).
Baca Juga: Ditinggal Jokowi, PDIP Mulai Oposisi
Menurutnya, adanya perdebatan terhadap kebijakan pemerintahan yang dilakukan PDIP kepada Jokowi menyehatkan demokrasi.
“Saya kira sehat kedepan ya, karena kan berarti nanti ada partai-partai yang beragumen secara logis ya, dan ini dibutuhkan oleh demokrasi kita bukannya nyatu terus, tapi nanti saling bersaing, saling berdebat, nah ini baru yang menang nanti demokrasi dan rakyat,” ujarnya.
Baca Juga: Jokowi Tertawa Ketika Ditanya Telah Tinggalkan PDIP, Hasto: Bagus!
Firman meyakini, ke depan, PDIP-Jokowi bakal saling kontras karena ada faktor prinsipil yang menyebabkan renggangnya relasi antara kader terbaik dengan partai. Artinya, situasi saling balas pantun tak bisa dihindari.
“Kurang apa lagi ya pembuktian dari garis tebal antara mereka berdua (Jokowi dan PDIP), saya kira ini akan cenderung konstan ya, dalam pengertian ini akan menjadi salah satu hal yang akan disuarakan, dan pasti juga nanti ada balasan, tunggu saja nanti itu giliran membalasnya kapan kencangnya,” ujarnya.
Baca Juga: PDIP Dorong Wacana Hak Angket Terkait Putusan MK, Golkar: Gimmick Politik!
Dia menganggap situasi yang terjadi antara PDIP-Jokowi tak lepas dari persaingan elektoral mendekati Pilpres 2024. Maka negative campaign menjadi peluru keduanya untuk saling balas-membalas kritik.
“Dan ini perlu dilihat juga sebagai bagian dari kontestasi elektoral, bagaimana mereka mencoba untuk mencitrakan sesuatu yang dalam bahasa teoritisnya adalah negative campaign, beda kalau black campaign itu kan fitnah ya,” ujar dia.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Ancaman Denny Indrayana ke Presiden Prabowo Bentuk Penghinaan pada Mandat Rakyat
- 2Tujuh Dekade Asuransi Astra Menjaga Asa: Merajut Kemandirian Ekonomi UMKM, Perempuan, hingga Penyandang Disabilitas
- 3Memutus Mata Rantai Kejahatan Keuangan Digital: Upaya OJK Melindungi Masyarakat dari Jerat Judi Online
- 4Tak Tergilas Disrupsi, Tak Terjebak Perang Harga: Rahasia Bluebird Menjaga Takhta di Industri Transportasi Dalam Negeri
- 5Ina Liem Kini Setuju Gibran Mundur dari Wapres, Alasannya Bikin Heboh
- 6Moto3 Malaysia: Angkat Topi, Hiroshi Aoyama Terpukau dengan Penampilan Veda Ega Pratama di Sepang
- 7Putusan MA Soal Suket Gibran, Margarito Kamis Ungkap Dampaknya terhadap Jabatan Wapres
- 8Transfer Bank Kena Pajak Digital Mulai 9 November 2026? Ini Faktanya
- 9Pemerintah Pastikan Fundamental Ekonomi Tetap Kuat
- 10Harga Cabai Berangsur Turun Awal November








