Pancasila vs Ideologi Asing: Perbandingan dengan Komunisme dan Liberalisme

AKURAT.CO Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sering dibandingkan dengan berbagai ideologi asing seperti komunisme dan liberalisme yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah pemikiran dunia. Perbandingan ini menarik karena masing-masing ideologi membawa pandangan berbeda tentang kebebasan, keadilan sosial, dan cara mengatur kehidupan bermasyarakat.

Pancasila adalah falsafah bangsa Indonesia yang menjadi dasar negara sejak disahkan dalam Pembukaan UUD 1945. Lima sila yang dikandungnya—Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia—menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara.

Lahir dari perdebatan panjang di sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, Pancasila dirancang sebagai titik temu berbagai pandangan politik, agama, dan budaya yang ada di Nusantara. Tujuannya jelas: menghadirkan dasar negara yang mampu menampung kemajemukan Indonesia dan mencegah dominasi satu ideologi tertentu. Sejak itu, Pancasila bukan hanya pandangan hidup, tetapi juga sumber hukum dan arah kebijakan nasional.

---

Mengupas Ideologi Asing: Komunisme dan Liberalisme

Untuk memahami kekhasan Pancasila, penting membandingkannya dengan dua ideologi besar yang memengaruhi dunia modern: komunisme dan liberalisme.

Komunisme

Komunisme lahir dari pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels yang menilai sejarah sebagai konflik antara kelas pemilik modal dan kelas pekerja. Tujuan akhirnya adalah masyarakat tanpa kelas, di mana alat produksi dimiliki bersama. Dalam praktiknya, seperti di Uni Soviet, Tiongkok, dan Kuba, komunisme diwujudkan melalui kepemilikan negara atas alat produksi, ekonomi terencana, dan partai tunggal yang mengklaim mewakili kaum pekerja.

Secara filosofis, komunisme berakar pada materialisme historis yang cenderung sekuler, bahkan ateis. Pandangan ini sering menempatkan agama sebagai “candu masyarakat”, sehingga di banyak negara komunis terjadi pembatasan kebebasan beragama.

Liberalisme

Berbeda dengan komunisme, liberalisme menempatkan kebebasan individu sebagai pusat pemikiran. Ideologi ini mendorong hak asasi manusia, kesetaraan di depan hukum, pemerintahan terbatas, dan ekonomi pasar bebas. Dalam varian klasiknya, liberalisme menolak campur tangan negara secara berlebihan dalam ekonomi. Sementara itu, liberalisme modern mengakui peran pemerintah dalam melindungi kelompok rentan dan mencegah ketimpangan.

Liberalisme juga menekankan kebebasan beragama dan pemisahan antara negara dan agama. Negara bersikap netral terhadap keyakinan, selama tidak melanggar hak orang lain.

---

Perbandingan Pancasila dengan Komunisme dan Liberalisme

Pandangan terhadap Agama

Perbedaan paling mencolok terlihat pada sikap terhadap agama. Pancasila secara tegas menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama. Prinsip ini mengakui keberadaan Tuhan dan menjamin kebebasan beragama, sekaligus menuntut toleransi antarumat.

Komunisme, khususnya dalam interpretasi Marx, menganggap agama sebagai konstruksi sosial yang dapat menghambat kesadaran kelas. Banyak negara komunis menekan praktik keagamaan demi menjaga kontrol ideologis. Sebaliknya, liberalisme menjamin kebebasan beragama tanpa menjadikan nilai religius sebagai dasar negara. Negara bersifat netral, tetapi menghormati hak setiap warga untuk memeluk atau tidak memeluk agama.

Sistem Politik dan Demokrasi

Pancasila menekankan demokrasi yang berlandaskan musyawarah dan mufakat. Sila keempat menuntut keputusan politik diambil melalui perwakilan rakyat dengan semangat kebijaksanaan bersama.

Komunisme dalam praktik sejarah cenderung mendorong sistem partai tunggal. Walaupun Marx membayangkan masyarakat tanpa negara, realitas menunjukkan kekuasaan justru terpusat pada partai pelopor. Liberalisme menekankan demokrasi perwakilan dengan pemilu bebas, pemisahan kekuasaan, dan kebebasan sipil. Di sini terlihat perbedaan: Pancasila menekankan harmoni kolektif, sedangkan liberalisme menekankan kompetisi politik dan hak individu.

Sistem Ekonomi

Secara ekonomi, Pancasila menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan utama. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara, namun masyarakat tetap diberi ruang untuk berusaha. Sistem ekonomi Pancasila mendorong koperasi, gotong-royong, dan peran aktif negara dalam sektor strategis, tetapi tidak menolak mekanisme pasar sepenuhnya.

Komunisme meniadakan kepemilikan pribadi atas alat produksi dan menerapkan perencanaan terpusat. Semua faktor produksi dikuasai negara atau masyarakat secara kolektif. Di sisi lain, liberalisme mendukung kepemilikan pribadi, pasar bebas, dan kompetisi sebagai cara paling efektif mengalokasikan sumber daya. Negara hanya berperan minimal untuk menjaga aturan main.

Individu vs Kolektivitas

Pancasila menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat. Hak-hak warga dijamin, tetapi selalu diikat dengan tanggung jawab sosial. Gotong-royong menjadi kunci harmoni. Komunisme menitikberatkan pada kepentingan kolektif dan perjuangan kelas, sering kali mengorbankan kebebasan individu. Sementara itu, liberalisme menempatkan individu sebagai subjek utama, dengan hak yang tidak boleh diganggu oleh negara atau kelompok.

Pluralisme dan Persatuan

Bhinneka Tunggal Ika, semboyan yang melekat pada Pancasila, menekankan persatuan dalam keberagaman. Ideologi ini lahir dari realitas Indonesia yang multietnis dan multiagama. Komunisme lebih menekankan solidaritas kelas lintas negara, sedangkan liberalisme menjamin pluralisme lewat kebebasan individu tanpa menonjolkan persatuan nasional sebagai nilai inti.

---

Relevansi Historis di Indonesia

Sejak awal kemerdekaan, Pancasila menjadi tameng terhadap ideologi asing. Pada 1965, konflik politik yang melibatkan Partai Komunis Indonesia (PKI) memicu tragedi kekerasan besar-besaran. Pemerintah Orde Baru kemudian menegaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi sosial-politik dan melarang komunisme.

Di sisi lain, nilai-nilai liberalisme ekonomi mulai diadopsi pasca Reformasi 1998 melalui kebijakan pasar, investasi asing, dan keterbukaan politik. Meski demikian, Pancasila tetap dipertahankan sebagai dasar negara agar modernisasi ekonomi tidak menggerus keadilan sosial.

---

Mengapa Pancasila Tetap Relevan

Di tengah arus globalisasi, Pancasila berfungsi sebagai “jalan tengah” yang menolak ekstrem kapitalisme liberal dan totalitarianisme komunis. Ideologi ini memungkinkan Indonesia menggabungkan mekanisme pasar dengan kebijakan redistribusi, serta mengakui kebebasan individu tanpa mengorbankan persatuan nasional.

Keunikan inilah yang membuat Pancasila terus diajarkan, dibina, dan dikuatkan oleh lembaga negara seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Tantangannya adalah memastikan nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar diterapkan dalam kebijakan publik dan perilaku sosial.

---

Kesimpulan

Perbandingan Pancasila dengan komunisme dan liberalisme menunjukkan bahwa ideologi dasar negara Indonesia dirancang sebagai penengah di antara dua kutub besar dunia. Pancasila mengakui Tuhan, menjunjung kemanusiaan, menekankan persatuan, mengedepankan musyawarah, dan menuntut keadilan sosial.

Komunisme menawarkan kesetaraan melalui kepemilikan kolektif, tetapi sering berujung pada negara otoriter. Liberalisme menjanjikan kebebasan individu, namun dapat memunculkan ketimpangan ekonomi jika tidak diimbangi kebijakan sosial.

Baca Juga: Apakah Hari Kesaktian Pancasila Menjadi Libur Nasional? Simak Penjelasan Lengkapnya!

Baca Juga: Penerapan Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa: Apakah Sudah Terimplementasi dengan Baik?

---