Berikut yang Menempati Kedudukan Tertinggi dalam Sistem Yuridis Pendidikan di Indonesia adalah?

AKURAT.CO Sistem pendidikan di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang membentuk landasan yuridis pendidikan nasional.

Landasan yuridis ini mencakup berbagai tingkatan peraturan yang saling terkait dan berfungsi untuk memastikan bahwa pendidikan di Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Artikel ini akan membahas kedudukan tertinggi dalam sistem yuridis pendidikan di Indonesia, serta bagaimana peraturan tersebut mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan di tanah air.

Baca Juga: Persamaan Karakteristik Pendidikan dalam Lingkup Sempit dan Luas Terbatas adalah? Simak 5 Hal Berikut

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kedudukan tertinggi dalam sistem yuridis pendidikan di Indonesia ditempati oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

UUD 1945 merupakan konstitusi negara yang menjadi dasar dari segala peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam konteks pendidikan, UUD 1945 mengatur hak dan kewajiban warga negara terkait pendidikan, serta tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional.

Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. 

Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional

Setelah UUD 1945, kedudukan penting berikutnya dalam sistem yuridis pendidikan di Indonesia adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). 

UU Sisdiknas yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

UU ini mengatur berbagai aspek pendidikan di Indonesia, mulai dari tujuan, prinsip, dan fungsi pendidikan, hingga struktur dan jenjang pendidikan.

UU Sisdiknas juga menekankan pentingnya pendidikan yang demokratis dan berkeadilan, serta menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. 

Selain itu, UU ini mengatur peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan desentralisasi pendidikan untuk meningkatkan partisipasi daerah dalam pengelolaan pendidikan.

Baca Juga: Hasil Studi Ilmu Pendidikan Bersifat Apa Saja Menurut Para Ahli? Simak 5 Hal Berikut Ini

3. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri

Di bawah UU Sisdiknas, terdapat peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang lebih spesifik mengatur pelaksanaan pendidikan di Indonesia. 

Peraturan-peraturan ini mencakup berbagai aspek teknis dan operasional pendidikan, seperti standar nasional pendidikan, kurikulum, dan akreditasi lembaga pendidikan.

Peraturan pemerintah dan peraturan menteri berfungsi untuk menjabarkan dan mengimplementasikan ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU Sisdiknas.

4. Keputusan Presiden dan Instruksi Menteri

Selain peraturan pemerintah dan peraturan menteri, terdapat juga keputusan presiden dan instruksi menteri yang mengatur hal-hal tertentu dalam pendidikan. 

Keputusan presiden biasanya digunakan untuk menetapkan kebijakan strategis yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah pusat, sementara instruksi menteri digunakan untuk memberikan arahan teknis kepada lembaga pendidikan dan pemerintah daerah.

Kesimpulan

Kedudukan tertinggi dalam sistem yuridis pendidikan di Indonesia ditempati oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UUD 1945 menjadi dasar dari segala peraturan perundang-undangan yang mengatur pendidikan di Indonesia, termasuk Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan presiden, dan instruksi menteri.

Dengan memahami hierarki peraturan ini, kita dapat lebih memahami bagaimana sistem pendidikan di Indonesia diatur dan dijalankan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.