Membaca Program Makan Bergizi Gratis melalui Teori Konsekuensi

TEORI konsekuensi (consequentialism) lahir dari gagasan sederhana tapi radikal pada masanya: “Yang paling penting dari tindakan manusia adalah dampaknya, bukan sekadar niat atau aturan.”

Ada yang menarik dari pertemuan saya dengan guru pembimbing skripsi S1 saya di Teknologi Industri Pertanian dulu, Prof. Eriyatno, MSAE. Guru besar Fakultas Teknik & Teknologi IPB ini juga merupakan Staf Khusus MenteriPPN/BAPPENAS yang sebenarnya banyak membantu Pak Prabowo dari dulu. Ia adalah salah satu tokoh sistem yang masih hidup sehat dan setia membantu di belakang layar seorang Prabowo Subianto. Beliau, Prof. Rachmat Pambudy dan begitu banyak pakar-pakar cerdik cendekia selalu berusaha memberikan pikiran-pikiran terbaiknya sehingga selalu saja ada buah pikir yang bisa siap dipetik dan dijalankan oleh 08 untuk membangun apapun. Olahraga Silat sampai dikenal dimanca negara, Olahraga Polo, HKTI hingga besar seperti sekarang, Partai Gerindra yang menjadi 1 dari 3 partai paling kuat saat ini dan tentu saja Kabinet Merah Putih yang kinerjanya dan keuletannya dapat kita saksikan setiap saat dan sudah menorehkan hasil-hasil mencengangkan.

Kalangan cerdik cendekia yang terbiasa scientific based approach dalam hidupnya ini, dibawa oleh Pak Prabowo dalam banyak keputusan-keputusan kepemimpinan penting, sehingga beliau selalu prestatif dalam memimpin satu kelembagaan.

Baca Juga: Muhammad Sirod: Jangan Ada ‘Ahli Jadi-Jadian’ di Balik Ledakan Program MBG

Pak Eri, begitu saya panggil mengulas tentang sebuah teori filsafat: teori Konsekuensi (consequentialism) yang rupanya berakar jauh dari filsafat ilmu yang akhir-akhir ini saya memang tekuni di Universitas Pertahanan. Ia menggunakan teori ini untuk membaca bagaimana mustinya program Makan Bergizi Gratis, via Badan Gizi Nasional berjalan.

Teori konsekuensi adalah pendekatan etika yang menilai benar atau salahnya suatu tindakan berdasarkan akibat yang dihasilkan. Fokus utama teori ini adalah output kebijakan atau tindakan, bukan niat pelaku atau kepatuhan terhadap aturan. Dalam kerangka ini, suatu keputusan dianggap rasional jika menghasilkan manfaat bersih yang lebih besar dibandingkan kerugiannya. Penilaian moral menjadi serupa dengan evaluasi kebijakan publik.

Secara teknokratis, teori konsekuensi menggunakan logika analisis biaya-manfaat. Setiap tindakan dinilai berdasarkan dampak positif dan negatifnya terhadap individu atau kelompok. Variabel yang diperhitungkan meliputi jumlah pihak terdampak, tingkat manfaat, durasi efek, dan risiko lanjutan. Moralitas diubah menjadi proses pengambilan keputusan berbasis data dan proyeksi.

Baca Juga: Muhammad Sirod di ADIPEC 2025 Abu Dhabi, Perkuat Kolaborasi Bio-Energi dan Industri Pertanian Indonesia

Dalam praktik pemerintahan dan manajemen publik, teori ini sangat dominan. Kebijakan kesehatan, ekonomi, dan lingkungan sering disusun dengan mempertimbangkan dampak agregat terhadap masyarakat. Keputusan diambil untuk memaksimalkan kesejahteraan kolektif, meskipun tidak selalu menguntungkan semua pihak. Efisiensi dan efektivitas menjadi indikator moral utama.

Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan struktural. Prediksi konsekuensi sering bergantung pada asumsi dan model yang tidak sepenuhnya akurat. Selain itu, hak individu dapat terabaikan jika dianggap menghambat manfaat mayoritas. Risiko legitimasi moral muncul ketika pengorbanan minoritas dianggap dapat dibenarkan secara teknis.

Meski demikian, teori konsekuensi tetap relevan dalam sistem modern yang kompleks. Dunia kebijakan membutuhkan kerangka evaluasi yang operasional dan terukur. Teori ini menyediakan alat analitis untuk menghadapi pilihan sulit dengan dampak luas. Moralitas tidak lagi abstrak, tetapi terhubung langsung dengan hasil nyata di masyarakat.

Baca Juga: Wacana Presiden soal WNA Pimpin BUMN, Muhammad Sirod: Langkah Berani dan Realistis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang sebagai intervensi nasional untuk meningkatkan status gizi dan kualitas sumber daya manusia. Pelaksanaan program berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional dengan cakupan sasaran luas dan anggaran besar. Evaluasi kebijakan ini menggunakan Teori Konsekuensi yang menempatkan hasil sebagai dasar penilaian. Berdasarkan hasil diskusi saya saat bertemu Prof. Eriyatno kemarin (6/1/2025) di Bappenas, teori konsekuensi menilai kebijakan dari dampak bersih yang dihasilkan bagi masyarakat. Indikator utama mencakup penurunan stunting, peningkatan konsentrasi belajar, dan produktivitas jangka panjang. Hubungan antara besaran anggaran dan capaian hasil menjadi ukuran utama efektivitas. Program dinilai layak jika manfaat yang diterima kelompok sasaran lebih besar dari seluruh biaya yang dikeluarkan.

Risiko negative unintended consequences muncul ketika desain dan kapasitas pelaksana belum selaras dengan skala program. Beban logistik, biaya koordinasi, dan administrasi dapat mengurangi porsi manfaat gizi yang sampai ke penerima. Ketidakakuratan data sasaran meningkatkan risiko salah alokasi dan pemborosan. Kondisi ini menurunkan kinerja kebijakan dalam evaluasi berbasis hasil.

Pengembalian Dana BGN APBN 2025

Pengelolaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBN 2025 dapat dibaca melalui kerangka Teori Konsekuensi, yaitu evaluasi kebijakan berbasis hasil dan risiko yang ditimbulkan. Pagu resmi MBG tahun 2025 tercatat sekitar Rp71 triliun dan dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Hingga Oktober 2025, realisasi anggaran masih berada di kisaran 29 persen, dengan cakupan sekitar 31,2 juta penerima manfaat. Dalam pendekatan konsekuensialis, kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara kapasitas eksekusi dan besaran anggaran yang tersedia.

Baca Juga: Profesor Eriyatno Rumuskan Desain Rantai Pasok MBG Berbasis STEM dan Social Enterprise

Alasan pertama pengembalian sebagian anggaran adalah pencegahan negative unintended consequences fiskal. Tekanan untuk menyerap pagu Rp71 triliun secara cepat berisiko menurunkan kualitas belanja. Risiko tersebut mencakup pemborosan logistik, peningkatan biaya administrasi, dan distribusi yang tidak tepat sasaran. Dalam Teori Konsekuensi, belanja dengan dampak rendah memiliki nilai kebijakan yang lebih buruk dibandingkan penundaan belanja yang terkontrol dan berbasis kesiapan sistem.

Alasan kedua berkaitan dengan kapasitas institusional. BGN merupakan lembaga baru dengan mandat nasional dan kompleksitas operasional tinggi. Skala anggaran puluhan triliun rupiah membutuhkan sistem pengadaan yang matang, data sasaran yang presisi, dan rantai pasok pangan yang stabil. Fakta bahwa serapan masih terbatas menunjukkan struktur dan sistem belum sepenuhnya adaptif terhadap besaran anggaran yang diberikan. Dalam kerangka konsekuensialis, tambahan anggaran tanpa kesiapan eksekusi berpotensi menghasilkan diminishing returns.

Alasan ketiga menyangkut pengelolaan risiko kebijakan jangka menengah. Kesalahan belanja pada program gizi berskala nasional berdampak langsung pada kredibilitas institusi dan kepercayaan publik. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa dana yang dikembalikan berkaitan dengan anggaran yang belum efektif terserap dan belum menjadi komitmen belanja final. Dalam Teori Konsekuensi, under-spending sementara dinilai lebih rasional dibandingkan mis-spending yang menciptakan risiko sistemik.

Baca Juga: Penerima Program MBG Capai 55 Juta dalam Setahun, Lebih Cepat dari Brasil

Alasan keempat adalah sinyal pembelajaran kebijakan. Presiden Prabowo Subianto secara terbuka membela langkah Kepala BGN Dadan Hindayana dan menilai pengembalian anggaran sebagai bentuk integritas dan tanggung jawab fiskal. Pernyataan ini memperkuat pesan bahwa keberhasilan kebijakan diukur dari hasil, bukan dari tingkat penyerapan anggaran. Dalam Teori Konsekuensi, pembelajaran berbasis data realisasi menjadi dasar perbaikan desain program agar setiap rupiah belanja publik menghasilkan dampak gizi yang lebih tinggi, terukur, dan berkelanjutan .

Konsekuensi Rantai Pasok

Pendekatan Bappenas dalam mendorong pembangunan ekosistem rantai pasok MBG mencerminkan penerapan langsung Teori Konsekuensi dalam kebijakan publik. Fokus kebijakan tidak ditempatkan pada output jangka pendek berupa penyediaan makanan, tetapi pada dampak sistemik dari keberlanjutan pasokan bahan baku berkualitas. Dalam kerangka konsekuensialis, kepastian pasokan menjadi variabel kunci karena menentukan konsistensi layanan SPPG di seluruh wilayah. Tanpa rantai pasok yang stabil, risiko negative unintended consequences seperti gangguan distribusi dan pemborosan anggaran meningkat.

Kolaborasi lintas sektor yang didorong Bappenas dan Badan Gizi Nasional juga selaras dengan logika Teori Konsekuensi yang menekankan optimalisasi hasil agregat. Keterlibatan pemerintah daerah, pelaku lokal, perguruan tinggi, dan organisasi profesi memperluas basis dampak kebijakan di luar layanan gizi semata. Keberhasilan MBG didefinisikan melalui kinerja rantai pasok secara menyeluruh, bukan hanya dapur SPPG. Integrasi data dan sistem monitoring real-time berfungsi sebagai alat evaluasi konsekuensi kebijakan untuk memastikan bahwa setiap tahapan menghasilkan manfaat yang terukur.

Baca Juga: Program MBG Dorong Capaian Tertinggi Hak Atas Pangan dalam Indeks HAM 2025

Penekanan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy pada penguatan pasokan pangan lokal memperkuat basis teoritik tersebut. Dalam perspektif Teori Konsekuensi, penggunaan input lokal meningkatkan manfaat kebijakan melalui efek ganda pada gizi dan ekonomi wilayah. Rantai pasok yang terintegrasi dari produsen lokal hingga penerima manfaat memaksimalkan hasil bersih kebijakan dan menekan risiko ketergantungan pasokan eksternal. Dengan demikian, supply chain MBG diperlakukan sebagai satu sistem utuh yang dinilai dari dampak totalnya, bukan dari kinerja parsial di titik akhir layanan.

Dampak lanjutan perlu dihitung pada sistem pangan nasional. Rantai pasok terpusat berpotensi menggeser peran produsen pangan lokal jika tidak terintegrasi secara sistemik. Ketergantungan pasokan dan distorsi harga dapat muncul dalam jangka menengah. Efek ini merupakan konsekuensi kebijakan yang harus diperhitungkan sejak tahap perencanaan.

Kepatuhan terhadap regulasi memastikan legalitas program. Evaluasi teknokratis menempatkan legalitas sebagai syarat administratif, bukan indikator keberhasilan. Program dinilai berhasil jika menghasilkan dampak gizi yang lebih tinggi dibandingkan alternatif intervensi dengan biaya setara. Penyesuaian desain dan tata kelola diperlukan jika hasil tidak mencapai target.

Baca Juga: Menjaga Ekspor dan Menyiapkan Industri Pangan Melalui Program MBG

Program Makan Bergizi Gratis dapat dipertahankan jika manfaatnya terukur dan berkelanjutan. Identifikasi serta pengendalian negative unintended consequences menjadi bagian inti dari evaluasi kebijakan. Pendekatan Teori Konsekuensi menjaga agar intervensi gizi tetap efisien dan tepat sasaran. Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan tujuan pembangunan manusia tercapai.

Yang perlu dijadikan sandaran dalam kebijakan adalah kita harus selalu melihat capaian dan hasil-hasil jujur berdasar data yang benar, sehingga manfaat besar dapat kita rasakan bersama sebagai komponen bangsa. Jangan sampai apa yang disitir G. E. Moore “A wrong result negates the moral value of the act that produced it.” Artinya Jika hasil akhir tidak bernilai baik, maka tindakan atau kebijakan yang melahirkannya kehilangan justifikasi etis.

Catatan: Semua tulisan ini adalah opini pribadi semata, tidak terkait lembaga saya berada.

***

Muhammad Sirod

Fungsionaris Kadin Indonesia, Ketua Umum HIPPI Jakarta Timur