Suara dari "NU Kita": Kami juga Nahdliyin

Kegelisahan warga Nahdliyin hari ini tidak lahir dari ruang hampa. Ia bertaut langsung dengan konflik kepemimpinan di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang kian terbuka ke ruang publik.

Dualisme tafsir terhadap mandat kepemimpinan, tarik-menarik legitimasi, serta penggunaan instrumen organisasi untuk menguatkan posisi tertentu telah menciptakan kesan bahwa NU sedang sibuk mengurus dirinya sendiri, alih-alih mengurus umat.

Masalah utama konflik PBNU bukan semata soal siapa yang sah atau tidak sah secara administratif. Yang lebih mendasar adalah bergesernya orientasi kepemimpinan dari khidmah jam’iyyah menuju logika kekuasaan.

Ketika mekanisme organisasi diperlakukan layaknya arena politik praktis—dengan manuver, konsolidasi, dan pembungkaman kritik—maka yang dipertaruhkan bukan hanya nama pengurus, melainkan kredibilitas moral NU sebagai organisasi keagamaan.

Dalam konteks ini, budaya sami’na wa atha’na sering kali dipanggil untuk meredam kritik, bukan untuk menjaga harmoni. Padahal dalam tradisi NU, ketaatan selalu disertai dengan muraqabah (pengawasan moral) dan muhasabah (evaluasi). Ketaatan tanpa ruang koreksi justru berpotensi melahirkan kepemimpinan yang lepas dari kontrol nilai, sesuatu yang sejak awal dihindari oleh para pendiri NU.

Konflik kepemimpinan PBNU juga memperlihatkan jarak yang makin lebar antara elite struktural dan warga kultural NU. Di akar rumput, para kiai kampung, guru ngaji, dan warga Nahdliyin tetap menjalankan tradisi keagamaan tanpa terganggu oleh dinamika pusat. Di sisi lain, PBNU seolah bergerak dalam orbitnya sendiri, dengan bahasa dan kepentingan yang semakin sulit dipahami oleh jamaahnya.

Inilah sebabnya mengapa banyak warga NU memilih diam—bukan karena patuh total, melainkan karena merasa tidak lagi menjadi subjek dalam dinamika organisasi.

Diamnya warga NU justru menjadi sinyal bahaya. Sebab ketika kepercayaan digantikan oleh apatisme, organisasi memang masih berdiri, tetapi kehilangan ruh partisipasinya. NU mungkin tetap besar secara jumlah, tetapi mengecil secara makna jika konflik elite dibiarkan tanpa koreksi kultural dari warganya sendiri.

Sejarah NU menunjukkan bahwa kepemimpinan yang kuat bukanlah kepemimpinan yang kebal kritik, melainkan yang mampu membaca batas. Para kiai pendiri NU memahami betul bahwa jam’iyyah ini tidak dibangun untuk mengabdi pada figur, melainkan pada nilai.

Karena itu, setiap upaya membelokkan NU demi kepentingan individual—dengan dalih stabilitas atau kewibawaan—justru bertentangan dengan watak dasar organisasi ini.

Di titik inilah, bersuara menjadi penting. Kritik terhadap PBNU bukanlah serangan personal, melainkan ikhtiar menjaga NU tetap berada di jalurnya. Ketika konflik kepemimpinan lebih banyak diwarnai oleh pertimbangan duniawi daripada argumentasi keilmuan dan kemaslahatan umat, maka warga Nahdliyin—terutama kalangan muda—memiliki kewajiban moral untuk mengingatkan, bukan sekadar mengikuti.

NU telah berkali-kali selamat dari krisis yang jauh lebih besar karena satu hal: kesetiaan pada jalur perjuangan, bukan pada figur. Jika hari ini konflik kepemimpinan PBNU tidak segera dikembalikan pada etika jam’iyyah, maka yang terancam bukan hanya soliditas organisasi, tetapi juga kepercayaan publik terhadap NU sebagai penjaga Islam moderat di Indonesia.

Penulis: Dr. Mahbub Zuhri, M.Pd. (Akademisi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman Parung, Bogor)