Perubahan Iklim: Ancaman Senyap yang Menggerogoti Keamanan Manusia di Dunia Global

Dunia hari ini sedang terbakar, tapi bukan hanya oleh konflik senjata. Di balik sorotan kamera yang terus memantau perang Rusia-Ukraina atau rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok, ada ancaman senyap yang tidak kalah mematikan: perubahan iklim.

Ia tidak meledak seperti rudal, tapi menetes pelan seperti racun yang menggerogoti inti peradaban manusia. Krisis ini perlahan menembus jantung keamanan global — bukan hanya tentang suhu, tapi tentang kelaparan, migrasi paksa, dan pertarungan atas sumber daya yang makin menipis.

Dalam teori hubungan internasional, keamanan sering dimaknai sebatas benteng negara: senjata, perbatasan, dan diplomasi. Namun kini, benteng itu mulai retak dari dalam. Ketika manusia tidak lagi memiliki akses terhadap air bersih, pangan, kesehatan, dan perlindungan sosial, pertahanan nasional kehilangan maknanya.

Inilah konteks di mana konsep keamanan manusia (human security) menjadi sangat relevan: ia tidak bicara tentang perang antarnegara, tapi tentang perang melawan krisis yang meniadakan martabat manusia.

Kenyataannya, komitmen global seperti Conference of Parties (COP29) yang penuh jargon transisi energi hijau sering kali berhenti di tataran diplomatik. Di balik meja-meja negosiasi, bumi tetap memanas, es kutub tetap mencair, dan masyarakat miskin tetap menjadi korban pertama dari setiap bencana alam.

Maka, pertanyaannya bukan lagi apakah perubahan iklim itu nyata, tapi apakah dunia benar-benar siap mengakui bahwa iklim kini adalah isu keamanan global.

Dari Isu Lingkungan ke Isu Keamanan Manusia

Konsep human security lahir pada tahun 1994 lewat laporan United Nations Development Programme (UNDP) yang menggeser makna keamanan dari sekadar militeristik menjadi kemanusiaan. Saat itu, perubahan iklim hanya dianggap ancaman masa depan. Tapi kini, masa depan itu telah tiba.

Tahun 2007 menjadi titik balik ketika laporan National Security and the Threat of Climate Change menegaskan bahwa iklim bukan lagi urusan ekologis semata, melainkan bagian dari sistem keamanan global. Sejak itu, logika keamanan mulai berubah.

Pada 2011, Dewan Keamanan PBB untuk pertama kalinya mengakui iklim sebagai faktor pemicu konflik. Laporan United Nations Environment Programme (UNEP) di tahun yang sama bahkan menunjukkan 19 titik rawan di kawasan Sahel, di mana kelangkaan air dan tanah subur mendorong migrasi besar-besaran serta benturan antar-komunitas.

Dua dekade kemudian, situasi semakin nyata. Laporan World Climate Security Report 2024 menegaskan bahwa perubahan iklim kini menjadi ancaman terbesar bagi keamanan nasional di seluruh dunia. Teknologi dan kecerdasan buatan mungkin berkembang pesat, tapi kesenjangan adaptasi tetap menganga.

Negara-negara di Afrika Sub-Sahara, Pasifik, dan Asia Selatan kini melihat iklim bukan lagi sebagai isu lingkungan, melainkan sebagai ancaman langsung terhadap kelangsungan hidup rakyat mereka.

Baca Juga: Siap Jadi Pemimpin Global Aksi Iklim, China Umumkan Target Baru Pengurangan Emisi

Sekadar Isu Global atau Pergeseran Substansi Keamanan

Sebagian pengamat masih menganggap perubahan iklim sebagai isu global yang bisa diatasi lewat dana adaptasi atau bantuan kemanusiaan dari negara maju. Pandangan ini tampak logis, tapi dangkal. Karena pada kenyataannya, perubahan iklim adalah ancaman pengganda (threat multiplier) yang memperburuk kemiskinan, memperbesar ketimpangan sosial, dan memicu konflik baru.

Paris Agreement memang menjadi simbol kesepakatan global, namun simbol itu belum cukup kuat untuk menahan laju emisi karbon negara industri.

Konsep keamanan manusia kini tergeser dari ranah wacana menjadi realitas yang pahit. Lihatlah Mali yang dilanda kekeringan dan konflik perebutan air, Somalia yang terjebak dalam kekerasan akibat krisis sumber daya, atau Pakistan yang setiap tahun mengalami banjir besar dan memaksa jutaan orang mengungsi.

Di Yaman, perempuan harus berjalan jauh hanya untuk mencari air, menanggung risiko kekerasan dan kehilangan jaringan sosial. Dunia kini menghadapi fakta bahwa 783 juta orang hidup dalam kelaparan kronis, dan kenaikan suhu global sebesar dua derajat dapat menambah hampir 200 juta orang ke dalam kelompok tersebut.

Laporan Lancet Countdown 2024 menegaskan ancaman kesehatan global yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat perubahan iklim. Dari polusi udara hingga penyakit menular yang menyebar lebih cepat, tubuh manusia kini menjadi medan baru dari krisis ekologis.

Artinya, isu iklim bukan lagi soal penyelamatan planet, tapi penyelamatan manusia. Diplomasi iklim pun tak bisa lagi berdiri sendiri; ia harus terintegrasi dengan strategi keamanan nasional dan regional agar tidak berubah menjadi pemicu konflik baru, terutama di kawasan tropis yang rentan.

Implikasi terhadap Keamanan Internasional

Dalam kacamata hubungan internasional, perubahan iklim menggeser peta kekuatan dunia. Negara-negara sekutu seperti anggota NATO mungkin menganggap krisis iklim sebagai alasan memperkuat solidaritas pertahanan, sementara Rusia dan Tiongkok bisa memanfaatkannya sebagai dalih untuk memperluas pengaruh dan memperkuat kapasitas militer. Di sinilah muncul dilema keamanan (security dilemma): setiap langkah defensif bisa dianggap ofensif oleh pihak lain.

World Economic Forum dalam Global Risks Report 2025 menempatkan cuaca ekstrem sebagai risiko utama dalam dekade mendatang. Sebanyak 64 persen responden memperkirakan dunia akan semakin terfragmentasi, dan kerja sama multilateral kian sulit dijalankan karena dominasi agenda keamanan tradisional.

Ancaman iklim tak hanya mengacaukan sistem ekonomi, tapi juga menekan norma dan hukum internasional. Ketika perebutan sumber daya dijustifikasi sebagai perang yang sah, maka prinsip kemanusiaan akan runtuh perlahan.

Baca Juga: Rembesan Metana Ditemukan di Dasar Laut Antartika, Ilmuwan Peringatkan Dampak Serius bagi Iklim Dunia

Di Pasifik, kenaikan permukaan laut mengancam eksistensi negara-negara kecil seperti Tuvalu. Jika proyeksi 2100 terbukti benar, 95 persen daratan negara itu akan tenggelam, memaksa migrasi massal yang berpotensi memicu ketegangan politik. Sementara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, kekeringan dan banjir ekstrem memperparah perebutan sumber air lintas batas yang bisa berujung pada rivalitas geopolitik.

Sebuah studi UNEP di Sudan Utara menunjukkan bahwa ketika kebijakan adaptasi iklim diintegrasikan dengan program perdamaian, potensi konflik menurun drastis. Artinya, solusi terhadap krisis iklim tidak hanya teknis, tapi juga politis. Tanpa komitmen global yang serius, perubahan iklim akan menjadi katalis disintegrasi dunia.

Pada akhirnya, perubahan iklim mengajarkan satu hal penting: keamanan manusia tidak bisa lagi dipisahkan dari keamanan bumi. Ketika air menjadi komoditas langka, tanah menjadi sumber perebutan, dan udara menjadi racun, maka semua garis batas negara kehilangan relevansinya. Di abad ke-21 ini, perang terbesar manusia bukan lagi antarbangsa, tapi melawan waktu—dan melawan ketidakpedulian kita sendiri.

Penulis: Najwa Feresteh Zahra, Mahasiswi Hubungan Internasional, FISIP UIN Jakarta.