Subsidi Langsung Tepat Sasaran BSPS Cara Cepat Pemerintah Tolong Perumahan Rakyat

AKURAT.CO Jika pemerintah mengalokasikan Rp90 triliun uang hasil penghematan APBN, maka negara telah menyelesaikan 70% masalah perumahan nasional.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk memperbaiki seluruh rumah tidak layak huni atau disingkat RTLH di negara ini.

Nilai anggaran ini setara dengan separuh anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang direncanakan pemerintah.

Lebih dahsyat lagi program perbaikan rumah ini akan menciptakan sedikitnya 40 juta kesempatan kerja harian atau 153 ribu orang terserap dalam setahun dengan asumsi hari kerja setahun 265 hari.

Program ini akan menciptakan upah tahunan masing-masing tenaga kerja senilai Rp15 juta dengan asumsi upah harian Rp65 ribu.

Program perbaikan rumah ini dikenal dengan BSPS adalah singkatan dari Bantuan Subsidi Perumahan Swadaya yakni perumahan yang dibangun dengan prakarsa masyarakat sendiri baik secara individu maupun secara bersama-sama melalui gotong royong.

Baca Juga: Solusi Perumahan Rakyat, Indef: Tingkatkan Pendapatan Masyarakat

Adapun dasar pemikiran diberlakukan kebijakan BSPS adalah banyaknya rumah tidak layak huni di Indonesia yang merupakan problem terbesar perumahan nasional.

Banyak keluarga di negara ini membangun rumah ala kadarnya di atas tanah yang di bawah penguasaannya secara legal, namun keadaan rumahnya sangat tidak layak.

Menurut data pemerintah sebanyak 70% masalah perumahan di Indonesia adalah tidak layak huni.

Masyarakat Berpendapatan Rendah atau disingkat MBR tidak memiliki kemampuan keuangan untuk memperbaiki hunian mereka tersebut.

Sebanyak 30 juta rumah tangga Indonesia menghadapi masalah perumahan, sebanyak 20 juta rumah tangga tinggal di rumah tidak layak.

Sementara angka backlog atau tidak punya rumah adalah sebanyak 10 juta rumah tangga menurut perkiraan pasar perumahan.

Pemerintah membantu dengan memberikan bantuan masing-masing senilai Rp20 juta atau Rp30 juta atau Rp40 juta yang dibedakan berdasarkan wilayah.

Bantuan ditetapkan dalam bentuk barang atau bahan bangunan untuk renovasi rumah.

Adapun rumah yang direnovasi ini adalah yang masuk kategori rumah tidak layak huni yang didirikan di atas tanah dengan status milik sendiri.

Pemerintah butuh cara cepat membantu perumahan rakyat.

Cara cepat adalah cara yang tidak bertele-tele, tidak sulit diakses rakyat, tidak terhambat birokrasi, dan tidak dibajak di tengah jalan oleh oknum yang terlibat dalam distribusinya.

Cara cepat ini adalah bentuk kehadiran negara secara langsung tanpa perantara sektor keuangan.

Di tengah kondisi pelemahan daya beli masyarakat saat ini pemerintah dan DPR dapat segera memikirkan bagaimana anggaran BSPS ini ditingkatkan.

Saat ini BSPS dialokasikan setahun hanya sekitar Rp1,2 triliun atau 1,3% dari kebutuhan Rp90 triliun. Tolong bisikin Presiden Prabowo ya Bro!

Salamuddin Daeng
Pengamat Ekonomi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)