Wamen HAM: Jangan Jadikan Anak Sasaran Kebencian terhadap Orang Tuanya

AKURAT.CO Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Mugiyanto, menyampaikan keprihatinan atas dugaan perundungan terhadap anak seorang tokoh politik yang mengemuka dalam kegiatan peringatan Hari Anak Sedunia, 20 November.
Dia mengingatkan bahwa anak-anak tokoh politik maupun figur publik lainnya juga pernah mengalami perlakuan serupa akibat persoalan yang melibatkan orang tua mereka. Sejumlah peristiwa tersebut pernah menjadi pemberitaan.
Jan Ethes, cucu Presiden Joko Widodo, pernah menjadi sasaran komentar negatif di tengah polemik politik keluarganya. Pada 2020, keluarga Agus Harimurti Yudhoyono mempersoalkan unggahan yang dinilai merundung putrinya.
Baca Juga: Orang Tua dari Anak yang Menghina Jenderal Besar AH Nasution Minta Maaf Secara Langsung
Pada 2023, Ganjar Pranowo meminta warganet tidak menyerang istri dan anaknya menyusul polemik Piala Dunia U-20. Pada 2025, Ahmad Dhani dan Mulan Jameela melaporkan dugaan perundungan terhadap putri mereka. Sementara pada awal 2026, anak Pandji Pragiwaksono menjadi sasaran penghinaan di media sosial menyusul polemik pertunjukan ayahnya.
"Tidak ada dosa yang diwariskan kepada anak. Orang boleh tidak menyukai orang tuanya, berbeda pandangan politik, bahkan mengkritik dengan keras. Tetapi jangan melibatkan anak-anak mereka dalam permusuhan itu. Anak memiliki haknya sendiri dan tidak berkewajiban menanggung akibat dari tindakan orang tuanya," ujar Mugiyanto, Sabtu (21/11/2026).
Menurutnya, prinsip tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Konvensi Hak Anak PBB yang mewajibkan negara melindungi anak dari diskriminasi atau penghukuman akibat status, kegiatan, maupun pandangan orang tua dan anggota keluarganya. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 juga menjamin hak setiap anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Sejarah Indonesia juga mencatat bagaimana anak-anak harus menanggung akibat dari tuduhan yang ditujukan kepada orang tuanya. Pada masa Orde Baru, melalui kebijakan 'bersih diri' dan 'bersih lingkungan', negara bahkan melembagakan diskriminasi terhadap keluarga dan keturunan orang-orang yang dituduh terlibat PKI.
Hubungan keluarga dijadikan dasar pembatasan kesempatan memperoleh pekerjaan dan menduduki jabatan tertentu. Pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting bahwa negara tidak boleh mengulangi praktik yang membebankan kesalahan atau stigma kepada anak dan keturunan seseorang.
Prinsip yang sama harus berlaku bagi anak-anak dari keluarga yang dituduh terlibat separatisme, terorisme, atau ekstremisme. Apa pun tuduhan terhadap orang tuanya, hak anak tetap harus dihormati dan dilindungi.
Mugiyanto menegaskan, kebebasan mengkritik pejabat publik merupakan bagian penting dari demokrasi. Masyarakat berhak mempertanyakan kebijakan, menentang keputusan, dan meminta pertanggungjawaban pemegang kekuasaan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Cara Mengetahui HP Disadap, Kenali 7 Ciri-Ciri dan Cara Mengatasinya
- 2Kalender Jawa 19 November 2026: Weton Kamis Kliwon Punya Ambisi Besar dan Jiwa Pemimpin
- 3Rusia Gempur Kyiv dengan Rudal Balistik, Tiga Jembatan Strategis di Sungai Dnipro Hancur
- 4Stok Rudal Menipis, Angkatan Laut AS Akui Gunakan Tomahawk Kedaluwarsa untuk Perang Iran
- 5Persib Bandung vs Shan United di Shopee Cup 2026 Malam Ini, Catat Jadwal dan Cara Menontonnya
- 6Kalender Jawa 18 November 2026: Watak Weton Rabu Wage yang Dikenal Cerdas dan Bijaksana
- 7Gus Alex Yakin Satu Juta Dolar Sampai ke Nusron Wahid, Zainal Sebut Uang Aman di Arif
- 8PBSI Panggil 6 Juara Dunia Junior Masuk Pelatnas Cipayung Tanpa Tunggu Periode Baru
- 9Prabowo: KTT APEC Bawa Hasil Nyata untuk Indonesia, Investasi Rp1.600 Triliun di Depan Mata
- 10Trump Puji Prabowo di KTT Khusus ASEAN-AS: Dia Lakukan Pekerjaan Luar Biasa







