Penarikan Penyetaraan Ijazah Gibran Jadi Bahan Evaluasi UU Sisdiknas

AKURAT.CO Perkara penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk DPR RI.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan, persoalan tersebut berkaitan dengan dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden.

Persoalan tersebut tidak hanya menjadi peringatan bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), tetapi juga seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.

"Ini pukulan telak sebenarnya bagi kementerian yang membidangi pendidikan karena waktu itu kan namanya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ini menjadi warning bagi tidak hanya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tetapi seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan bahwa pendidikan itu bukan hanya soal ijazah," jelasnya, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Menurut Lalu Hadrian, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai proses memperoleh dokumen kelulusan. Pendidikan juga harus menjadi sarana pembentukan karakter, moral, etika, dan budi pekerti.

Baca Juga: MPR Surati Presiden Prabowo, Minta Dua Nama Calon Pengganti Gibran

Untuk itu, Komisi X DPR berencana memasukkan ketentuan mengenai penyetaraan ijazah ke dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Langkah tersebut dimaksudkan untuk memperkuat dasar hukum penyetaraan ijazah, sekaligus mencegah munculnya perbedaan penafsiran terhadap dokumen pendidikan.

"Kejadian yang kemarin menjadi bahan evaluasi kepada kita semua, seluruh pemangku kepentingan, termasuk kami di Komisi X DPR RI. Bahwa kita harus memiliki regulasi yang memang betul-betul digunakan sebagai acuan. Jangan menggunakan regulasi yang ganda dengan penafsiran masing-masing yang berbeda-beda," jelasnya.

Lalu Hadrian mengatakan, perdebatan mengenai surat penyetaraan ijazah terjadi karena adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan yang digunakan.

Oleh karena itu, pihaknya memandang perlu adanya aturan lebih tegas dan mengikat, agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.