Komisi II DPR Mulai Bahas Revisi UU Pemilu, Hadirkan Sejumlah Akademisi

AKURAT.CO Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu Komisi II DPR memulai pembahasan perubahan UU Pemilu, dengan menghadirkan sejumlah akademisi lintas perguruan tinggi di Indonesia. Rapat dipimpin oleh Ketua Panja RUU Pemilu, Bahtra Banong.

"Hari ini Panja RUU Pemilu memulai kerjanya dengan agenda perdana mengundang para pakar lintas perguruan tinggi di Indonesia. Panja ingin mendengar masukan dan catatan dari para akademisi terkait sejumlah isu dalam perubahan UU Pemilu," ujar Ketua Kelompok Komisi (Kaposi) Fraksi PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). 

Dia menjelaskan, masukan dari akademisi menjadi bagian penting dari upaya DPR untuk melibatkan partisipasi bermakna dari para pemangku kepentingan. Masukan dari akademisi dan pakar, akan memperkaya materi pembahasan perubahan UU Pemilu. 

Baca Juga: Di tengah Dinamika Politik, DPR Komitmen Jaga Integritas Pemilu

Menurutnya, sejumlah persoalan krusial dipotret oleh para akademisi seperti mengenai parliamentary threshold (PT), presidential threshold, sistem pemilu, serta sejumlah implikasi pasca putusan MK tentang UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

"Sejumlah isu yang dipotret terkait persoalan yang menjadi perhatian publik," tegas Khozin. 

Panja RUU Pemilu Komisi II DPR mengundang sejumlah akademisi dan pakar untuk mendengar masukan dan catatan mengenai perubahan UU Pemilu. Agenda ini melengkapi agenda yang telah dilakukan Komisi II DPR pada kesempatan sebelumnya, yang telah mengundang pakar dan civil society tentang perubahan UU Pemilu.