RANS Buka Suara soal Polemik Nilai Kontrak Rp14,69 Miliar untuk Jasa Influencer

AKURAT.CO Keterlibatan perusahaan milik figur publik dalam proyek pengadaan pemerintah senilai miliaran rupiah selalu menarik perhatian, terutama ketika pemilik perusahaan tersebut juga menduduki jabatan publik. Situasi ini turut menyeret PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap pengadaan jasa publikasi dan influencer senilai Rp14,69 miliar di dua kementerian.

Menanggapi temuan tersebut, RANS akhirnya memberikan penjelasan melalui keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan milik Raffi Ahmad itu menegaskan seluruh kerja sama dengan instansi pemerintah dilakukan secara profesional, mengikuti prosedur pengadaan, serta mematuhi ketentuan perundang-undangan.

Manajemen RANS juga membeberkan rincian nilai kontrak, komponen biaya produksi, jumlah konten yang dihasilkan, hingga capaian penayangan kampanye digital. Selain itu, perseroan menanggapi sorotan mengenai potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad merupakan pemegang saham mayoritas sekaligus Utusan Khusus Presiden.

Secara keseluruhan, nilai kerja sama yang menjadi perhatian publik tersebut mencapai Rp14.696.955.002. Angka itu terdiri dari satu kampanye bersama Kementerian Kebudayaan senilai Rp3,9 miliar dan tiga kampanye bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) senilai sekitar Rp10,79 miliar.

Mengapa RANS Menjadi Sorotan dalam Temuan ICW?

Polemik ini bermula dari penelusuran Indonesia Corruption Watch terhadap pengadaan jasa publikasi yang melibatkan perusahaan milik Raffi Ahmad di lingkungan kementerian.

Berdasarkan penelusuran ICW terhadap portal pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), terdapat delapan paket pengadaan jasa publikasi yang melibatkan perusahaan Raffi Ahmad di KKP dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) selama periode 2024–2026.

Total nilai keseluruhan paket tersebut mencapai Rp14,69 miliar. Temuan itu kemudian memunculkan perhatian publik karena pengadaan melibatkan perusahaan yang terafiliasi dengan figur publik sekaligus pejabat negara.

Dalam pemberitaan sebelumnya, perusahaan yang disebut terlibat dalam pengadaan tersebut antara lain PT Rans Animasi Indonesia (RAI) dan RANS. Keduanya dikaitkan dengan proyek publikasi dan kampanye digital di lingkungan kementerian.

Sorotan tidak hanya tertuju pada besarnya nilai kontrak, tetapi juga pada mekanisme pemilihan penyedia jasa, rincian pekerjaan, dan hubungan antara bisnis dengan jabatan publik.

Perlu dipahami, temuan ICW mengenai paket pengadaan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum. Namun, informasi itu menjadi dasar bagi publik untuk mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran pemerintah.

Baca Juga: Ini Deretan Bisnis Raffi Ahmad yang Masih Berjalan hingga 2026

Baca Juga: Proyek Endorse Raffi Ahmad Rp14,69 Miliar dan Potensi Tax Boycott

Bagaimana RANS Menanggapi Temuan Pengadaan Jasa Influencer?

Dalam keterbukaan informasi kepada BEI, manajemen RANS menyatakan seluruh kerja sama dengan instansi pemerintah maupun organisasi lainnya dilakukan secara profesional.

Perseroan menegaskan bahwa setiap proyek mengikuti prosedur pengadaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RANS juga menyebut proses pengadaan dapat dilakukan melalui platform Inaproc.id atau e-catalogue.com yang bisa diakses masyarakat.

"Setiap kerja sama yang dijalankan RANS maupun anak usahanya dengan instansi pemerintah maupun organisasi lainnya dilakukan secara profesional dengan mengikuti prosedur pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tulis manajemen RANS dalam keterbukaan informasi.

Manajemen juga menjelaskan bahwa perusahaan mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditentukan masing-masing instansi.

Menurut perseroan, kepatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bagian dari komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG).

Penjelasan tersebut menjadi respons utama RANS terhadap perhatian publik mengenai proses pengadaan. Meski demikian, kepatuhan administratif dan transparansi prosedur merupakan aspek yang perlu dibedakan dari penilaian mengenai kewajaran harga serta manfaat pekerjaan.

Berapa Nilai Kontrak RANS dengan Kementerian Kebudayaan dan KKP?

RANS mengungkapkan nilai keseluruhan kerja sama dengan dua instansi pemerintah tersebut mencapai Rp14.696.955.002.

Nilai itu terbagi menjadi empat kampanye, yakni satu kampanye bersama Kementerian Kebudayaan dan tiga kampanye bersama KKP.

Berikut rincian nilai kontrak yang disampaikan manajemen RANS:

Dari pembagian tersebut, kerja sama dengan KKP menyumbang sekitar 73,47% dari keseluruhan nilai kontrak. Sementara itu, kampanye bersama Kementerian Kebudayaan berkontribusi sekitar 26,53%.

Perbedaan nilai tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar anggaran kerja sama terkonsentrasi pada proyek yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan.

Besarnya nilai pengadaan juga membuat rincian ruang lingkup pekerjaan menjadi penting. Publik perlu memahami layanan apa saja yang dibeli pemerintah, bagaimana proses penetapan harga dilakukan, serta hasil yang diterima masing-masing instansi.