Prabowo Minta Normalisasi Sungai Dipercepat, Cegah Banjir Susulan di Sumatera

AKURAT.CO Presiden RI, Prabowo Subianto, memerintahkan percepatan normalisasi sungai sebagai salah satu prioritas utama penanganan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026), menyusul masih terjadinya banjir susulan di sejumlah wilayah terdampak.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, selaku Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, menjelaskan bahwa sejak April hingga Oktober 2026 tercatat sedikitnya 41 kejadian banjir susulan di tiga provinsi.

Baca Juga: Antisipasi Banjir, Prabowo Minta BNPB Perkuat Peralatan Mitigasi

Kondisi tersebut membuat sejumlah infrastruktur yang telah diperbaiki kembali terdampak, termasuk jalan, jembatan, serta kawasan yang sebelumnya telah dibersihkan dari lumpur.

"Oleh karena itulah Presiden memberikan perintah untuk segera menormalisasi sungai, itu perintah paling utama. Sungai ini, jumlahnya ada 137, yang terdampak," kata Tito dalam keterangannya usai rapat, dikutip Selasa (10/11/2026).

Dari 137 sungai terdampak tersebut, sebanyak 31 sungai berada di Aceh, 48 sungai di Sumatera Utara, dan 58 sungai di Sumatera Barat. Pemerintah juga menangani 38 muara di tiga provinsi, dengan tujuh telah selesai dinormalisasi, 11 dalam proses pengerjaan, sementara 20 lainnya belum tertangani.

"Presiden tadi sudah menekankan khusus untuk normalisasi sungai ini prioritas. Karena ini kalau sedimennya tinggi, ada hujan, kemudian dia akan keluar dari tanggul, banjir lagi," jelasnya.

Percepatan penanganan akan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai ujung tombak, didukung pemerintah daerah, TNI, Polri, serta pihak lainnya. Pemerintah daerah juga didorong memanfaatkan anggaran yang telah diberikan, untuk mempercepat normalisasi sungai dan memperkuat tanggul di wilayah masing-masing.

Baca Juga: Prabowo Borong 2,4 Juta Genteng, 34 UMKM Jatiwangi Kebanjiran Pesanan

Selain normalisasi sungai, pemerintah menyiapkan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi hujan ekstrem di kawasan yang masih dalam proses pemulihan. Presiden juga menugaskan TNI dan Polri, terutama unsur Zeni, untuk membantu membersihkan sedimentasi sungai serta membangun tanggul.

Mendagri turut mempersilakan pemerintah daerah kembali menetapkan status tanggap darurat apabila bencana susulan berdampak luas. Langkah tersebut memungkinkan proses penggunaan anggaran dan penanganan darurat dilakukan lebih cepat, demi memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.

Presiden memastikan dukungan anggaran tersebut tersedia, agar kementerian dan lembaga dapat melakukan persiapan serta lelang dini sehingga pekerjaan dapat segera berjalan pada awal tahun.