Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Sudah Tepat, Komarudin: Soal Anggaran Bisa Diatur

AKURAT.CO Keputusan pemerintah mengangkat seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu, dinilai merupakan kebijakan yang bijak.

Mengingat, para tenaga honorer tersebut telah lama mengabdi kepada negara dan selama ini turut menjadi bagian penting dalam menjalankan pelayanan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Ya, sebenarnya mereka kan sudah lama juga mengabdi buat negara itu. Di hampir seluruh daerah itu kan justru mereka lebih aktif, dipakai untuk bekerja di pemerintah daerah, apakah tugas sebagai di pemda maupun jadi guru, apa ya," kata Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Komarudin Watubun, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026).

Baca Juga: 5 Profesi PPPK Paruh Waktu Berpeluang Jadi Penuh Waktu, Ada Dosen hingga Damkar

Dia menilai, pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu dapat memberikan kepastian masa depan bagi para pegawai yang selama ini bekerja dalam status honorer maupun paruh waktu.

"Jadi kemudian kalau memang negara bisa memberi apa kepastian untuk masa depan mereka, saya kira itu lebih baik," ujarnya.

Terkait pembiayaan pengangkatan tersebut, Komarudin menilai pembagian tanggung jawab anggaran antara pemerintah pusat dan daerah merupakan persoalan pengaturan yang dapat dibicarakan lebih lanjut.

Menurutnya, hal yang paling penting saat ini adalah memastikan para pegawai mendapatkan kepastian status dan masa depan setelah bertahun-tahun mengabdi.

"Itu kan soal pengaturan saja. Kan ini harus kita bicara dalam keluarga besar Negara Kesatuan Republik Indonesia, kan. Tapi intinya bahwa mereka punya kepastian itu yang lebih penting," tuturnya.

Baca Juga: Mau Jadi PNS? PPPK Penuh Waktu Dapat Kesempatan Ikut CPNS 2027

Komarudin juga menyoroti nasib tenaga honorer yang selama bertahun-tahun mengabdi, tetapi belum mendapatkan kepastian status kepegawaian hingga akhir hayatnya.

"Karena ada yang kasihan sampai meninggal dalam status sebagai honorer, ya tidak jelas itu. Jadi kalau memang pemerintah bisa atasi itu, itu lebih baik," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah memberikan kesempatan kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu yang nantinya diangkat menjadi penuh waktu untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2027.