Seruan Pelapor Khusus PBB Perlu Jadi Pertimbangan Indonesia dalam Keterlibatan Board of Peace

AKURAT.CO Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia di Wilayah Palestina, Francesca Albanese, meminta Indonesia mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Menanggapi itu, Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menilai bahwa seruan tersebut perlu menjadi bahan pertimbangan pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi keikutsertaan dalam BoP. Terutama terkait konsistensi politik luar negeri bebas aktif dan komitmen memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

"Masuknya Indonesia ke dalam Board of Peace menimbulkan kesan bahwa Indonesia tidak lagi menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Karena berada dalam kelompok yang dinilai pro-Israel," ujarnya, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (29/10/2026).

TB Hasanuddin juga mempertanyakan efektivitas forum tersebut dalam memperjuangkan kepentingan rakyat Palestina. Mengingat Palestina sendiri tidak menjadi bagian dari BoP.

Menurutnya, keterlibatan Indonesia dalam BoP perlu dikaji secara menyeluruh, agar tetap sejalan dengan amanat konstitusi. Khususnya komitmen untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Baca Juga: Indonesia dan Mesir Tegaskan Solusi Dua Negara Kunci Perdamaian Palestina

TB Hasanuddin juga menyoroti sikap pemerintah Indonesia terhadap invasi AS dan Israel ke Iran. Menurutnya, pemerintah Indonesia perlu menunjukkan sikap yang jelas dalam merespons agresi militer tersebut, sebagai bagian dari komitmen menjaga perdamaian dunia.

"Komitmen Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia harus tercermin dalam sikap dan kebijakan luar negeri. Jangan sampai keterlibatan dalam suatu forum justru menimbulkan persepsi bahwa Indonesia membenarkan agresi militer terhadap negara lain," jelasnya.

Posisi Indonesia dalam BoP berpotensi memengaruhi persepsi rakyat Palestina terhadap komitmen Indonesia mendukung perjuangan mereka.

TB Hasanuddin turut menyoroti rencana keterlibatan prajurit TNI dalam International Stabilization Force (ISF) yang berkaitan dengan BoP. Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan aspirasi rakyat Palestina terkait kehadiran pasukan asing di Gaza.

"Jangan sampai kehadiran pasukan Indonesia yang dimaksudkan untuk mendukung perdamaian justru mendapat penolakan dari masyarakat Palestina. Pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang aspirasi pihak-pihak terkait dan kondisi di lapangan," jelasnya.