Menko PM Siapkan Program Pemberdayaan, Tak Mau Masyarakat Terus Bergantung pada Bansos

AKURAT.CO Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mendorong pergeseran fokus penanganan kemiskinan dari bantuan sosial menuju pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.
Langkah ini dilakukan agar masyarakat miskin tidak terus bergantung pada bantuan, tetapi memiliki kesempatan untuk tumbuh menjadi pelaku ekonomi yang mandiri.
"Dengan masyarakat miskin berdaya menjadi subjek ekonomi, maka dengan sendirinya jumlah penerima bansos berkurang," ucap Muhaimin di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dikutip Senin (26/10/2026).
Baca Juga: Link Cek Desil Bansos Oktober 2026, Begini Cara Mengeceknya Lewat HP
"Karena itu, kita akan mendorong anggaran-anggaran pemberdayaan, terus akan kita dorong supaya semakin banyak para penerima bansos mendapatkan anggaran pemberdayaan," sambungnya.
Menurutnya, perubahan pendekatan tersebut membutuhkan dukungan lintas kementerian dan lembaga. Program penanganan kemiskinan tidak cukup berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi harus terhubung dengan akses pekerjaan, pengembangan usaha, pembiayaan, serta peluang ekonomi yang sesuai dengan potensi masyarakat dan wilayah.
Pilar berikutnya adalah memastikan program pemerintah benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) perlu menjadi acuan dalam menyelaraskan sasaran dan intervensi berbagai program pemberdayaan.
Pemanfaatan DTSEN juga penting untuk menghubungkan berbagai program pemerintah agar menghasilkan dampak ekonomi yang lebih nyata.
Baca Juga: Cara Cek Bansos Rp600.000 Oktober 2026 Pakai HP, Cukup Siapkan NIK KTP!
Program seperti kampung nelayan, pengembangan ekosistem pangan, pertanian, dan berbagai inisiatif lintas sektor perlu dirancang saling mendukung sehingga masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memperoleh akses terhadap sumber penghidupan.
"Itu yang kedua, datanya sangat banyak, kemiskinan turun menjadi hanya 8 persen dari 9 persen, kemudian akan terus kita dorong 0 persen kemiskinan ekstrem tahun ini dan akhirnya 2029 hanya 5 persen maksimal kemiskinan kita," ucapnya.
Selain memperkuat ketepatan sasaran, pemberdayaan juga perlu membuka lebih banyak peluang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berkembang. Pelaku UMKM membutuhkan dukungan yang tidak hanya berupa pembiayaan, tetapi juga peningkatan kapasitas, kualitas produk, akses bahan baku, dan pemanfaatan teknologi.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Prancis Terbuka: Ganda Putra Indonesia Menggila, Leo/Daniel dan Raymond/Joaquin Melesat ke Perempat Final
- 2Survei IPO: Gerindra Memimpin, PSI yang Diperkuat Jokowi di Posisi Sembilan
- 3Cara Daftar BLT Kesra Rp900 Ribu Akhir Oktober 2026, Cek Tahapannya
- 4Lineup Jazz Goes to Campus 2026 Lengkap, Ada Kahitna hingga Maliq & D'Essentials
- 5UMKM Indonesia Bidik Pasar Global, LPEI Tawarkan Pembiayaan hingga Konsultasi Ekspor
- 6Pemecatan Michael Carrick Mulai Disuarakan, Ada 'Monster' Sulit Dijinakkan di Tubuh MU?
- 7Link Live Streaming Garudayaksa vs Persib Bandung Malam Ini, Klik di Sini!
- 8Megawati Hangestri Dapat Julukan Baru dari Media Korea, Apa Artinya?
- 9Desak Nusron Wahid Dijemput Paksa, MAKI Adukan Pimpinan KPK ke Dewas
- 10KPK Sita BMW Milik Richard Erlangga dalam Korupsi BNPB, Total Ada Empat Mobil







