Indonesia Akan Bawa Isu Palestina hingga Perdamaian Internasional di Sidang Umum PBB

AKURAT.CO Pemerintah Indonesia akan menyampaikan sejumlah isu utama dalam rangkaian Sidang Majelis Umum ke-81 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat. Mulai dari ketahanan global, penguatan sistem multilateralisme dan peran negara-negara Global South, hingga isu perdamaian dunia, khususnya Palestina.
Menteri Luar Negeri, Sugiono, yang menghadiri langsung perhelatan tahunan ini mengatakan Indonesia akan menyampaikan National Statement pada Sabtu (26/9/2026), dengan menekankan pentingnya membangun ketahanan bersama dalam mengatasi tantangan-tantangan global.
"National Statement Indonesia akan membawa pesan utama tentang pentingnya membangun ketahanan global yang ditopang oleh ketahanan nasional dan kawasan yang kuat, dan di tengah situasi dunia saat ini yang begitu tidak menentu dan tidak pasti," kata Sugiono dalam keterangan pers, Kamis (24/9/2026).
Baca Juga: Trump Bertemu Presiden Interim Venezuela Delcy Rodríguez di Sidang PBB, Bahas Minyak hingga Keamanan
"Saya juga akan menyampaikan pandangan Indonesia mengenai perdamaian dan keamanan internasional, mengenai isu Palestina, kemudian penguatan sistem multilateralisme, reformasi PBB, serta penguatan peran Global South," imbuhnya.
Dia menjelaskan, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina merupakan bagian dari arah kebijakan luar negeri dan amanat konstitusi Indonesia untuk menghapuskan penjajahan di dunia.
Posisi Indonesia yang secara konsisten mendukung kemerdekaan rakyat Palestina dan perdamaian di kawasan tersebut, terus ditekankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Sejalan dengan hal tersebut, dua hari setelah tiba di New York, Menlu Sugiono telah mengikuti sejumlah pertemuan tingkat tinggi dan bilateral yang terkait dengan perdamaian Palestina, salah satunya adalah pertemuan Group of Eight pada Senin (21/9/2026).
Group of Eight sendiri adalah koalisi delapan negara mayoritas muslim yang aktif mengawal isu Palestina yang beranggotakan Indonesia, Qatar, Turki, Mesir, Jordania, Pakistan, Arab Saudi dan Persatuan Emirat Arab.
Baca Juga: Bosnia Soroti Gaza di PBB, Bećirović: Dunia Gagal Merespons Genosida Palestina
"Perhatian utama kami adalah memastikan proses perdamaian menghasilkan perubahan nyata di lapangan, yang juga berarti terus mendorong gencatan senjata permanen, memastikan bantuan kemanusiaan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan, serta mempercepat pemulihan dan rekonstruksi Gaza," ujarnya.
Selain itu, Menlu menghadiri pertemuan The Road Ahead One Year After The New York Declaration yang membahas langkah-langkah konkret untuk mendorong implementasi solusi dua negara dan proses perdamaian di Gaza.
Pada tahun lalu, forum tingkat tinggi internasional yang diselenggarakan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ini telah menghasilkan roadmap. Tahun ini, negara-negara yang terlibat meninjau komitmen serta membahas langkah konkret implementasinya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Unggah Video Veda Ega Pratama Salip David Munoz, Akun Resmi MotoGP 'Diserbu' Netizen
- 2Kenapa Massa Geruduk Rumah Doa GKPI Tangerang? Ini Kronologi dan Duduk Perkaranya
- 3Komposisi Pemain Asing Persija Belum Penuh, Manajer Minta Soal Skuad Percayakan ke Shin Tae-yong
- 4Kalender Jawa 23 September 2026: Watak Weton Rabu Pon Dikenal Cerdas dan Mudah Bergaul
- 5Diduga Singgung Status Pendatang Shin Tae-yong, Direktur Teknik Java United Lakukan Rasisme?
- 6Presiden Suriah Bercanda dengan Trump: Kenapa Tak Beri New Jersey ke Israel?
- 7Dua Land Cruiser Disebut Bawa Rp480 Miliar ke Muktamar NU, Gus Lilur Kaitkan Rp180 Miliar dengan Nusron
- 8Kalender Jawa 21 September 2026: Watak Weton Senin Legi, Sopan dan Mudah Bergaul
- 9BGN Hentikan Permanen Operasional Empat Dapur MBG
- 10KPK Buka Peluang Penyidikan Baru Usut Dugaan Aliran Uang ke Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR






