Menlu Sugiono Desak Kejelasan Mandat PBB untuk Misi Perdamaian di Gaza

AKURAT.CO Menteri Luar Negeri, Sugiono, menegaskan bahwa gencatan senjata di Gaza, Palestina, harus bersifat nyata dan permanen sebagai langkah awal menuju pemulihan kemanusiaan, dan terwujudnya Negara Palestina yang merdeka berdasarkan solusi dua negara.

Hal ini disampaikan Sugiono dalam Pertemuan Tingkat Menteri tentang Palestine Donor Group (PDG) di Brussels, Belgia. Pertemuan ini dipimpin bersama oleh Komisioner Uni Eropa untuk Mediterrania Dubravka Šuica dan Perdana Menteri Otoritas Palestina Mohammad Mustafa. 

Dalam pertemuan itu, dia menyampaikan bahwa situasi kemanusiaan di Gaza tetap mengkhawatirkan meskipun telah tercapai kesepakatan gencatan senjata. 

Baca Juga: Israel Masih Menggempur Gaza, 22 Warga Dilaporkan Tewas

Dia menegaskan, pemulihan yang efektif hanya dapat dicapai apabila setiap bantuan kemanusiaan serta proses rekonstruksi dan pembangunan, senantiasa berpusat pada Pemerintah dan rakyat Palestina.

Indonesia juga menyambut baik pembahasan mengenai penguatan koordinasi donor untuk rekonstruksi Gaza, serta menekankan pentingnya pemulihan yang inklusif, berorientasi pada kebutuhan masyarakat, dan memulihkan martabat rakyat Palestina.

Baca Juga: Hamas Tolak Resolusi PBB soal Pasukan Internasional di Gaza, Ini Alasannya

Pertemuan turut membahas Resolusi Dewan Keamanan PBB, mengenai Gaza yang diadopsi pada 17 November 2025. Para Menteri menyoroti perlunya mekanisme implementasi yang jelas dan efektif, agar Resolusi tersebut dapat mendorong terwujudnya kemerdekaan dan perdamaian Palestina.

"Kita perlu memastikan adanya mandat PBB yang jelas bagi misi penjaga perdamaian, sesuai dengan hukum internasional dan parameter yang disepakati bersama oleh semua pihak," tegas Sugiono, dikutip Sabtu (22/11/2025). 

Pertemuan PDG dihadiri negara-negara anggota Uni Eropa, Mitra di kawasan, serta berbagai lembaga internasional. Pertemuan juga berfokus pada agenda reformasi Otoritas Palestina, serta dukungan terhadap pemulihan Gaza dan pembangunan ekonomi di Tepi Barat.