Prabowo Perkuat Industri Tekstil, Lindungi Jutaan Pekerja dan Produk Nasional

AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional sebagai salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan ekspor.

Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan, industri TPT yang mencakup sektor hulu, antara, hingga hilir memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Sektor tersebut menyumbang sekitar 0,97 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), menyerap sekitar empat juta tenaga kerja, serta mencatatkan nilai ekspor hingga USD12 miliar.

"Ini menjadi salah satu sektor padat yang strategis. Dan dalam arahan tadi terhadap pak presiden, kita sampaikan bahwa TPT ini tumbuhnya di atas pertumbuhan ekonomi yaitu 5,6 persen dan untuk industri barang, kulit, dan alas kaki tumbuhnya 8,25 persen," jelas Airlangga, usai mengikuti rapat.

Baca Juga: Prabowo Perintahkan IEU-CEPA Segera Tuntas, Perluas Akses Indonesia ke Pasar Eropa

Selain itu, dalam rapat juga dibahas sejumlah langkah untuk memperkuat daya saing industri TPT. Termasuk harmonisasi tarif dari sektor hulu hingga hilir, kemudahan masuknya bahan baku, serta penertiban praktik impor yang mengganggu keberlangsungan industri dalam negeri.

Airlangga menyampaikan, Presiden Prabowo meminta agar ketentuan terkait Pertek dan regulasi lainnya ditinjau untuk mendukung kelancaran pasokan bahan baku bagi industri nasional.

"Yang pertama tentu terkait dengan kemudahan bahan baku untuk masuk. Bapak presiden tadi meminta kita untuk me-review terkait dengan Pertek dan yang lain. Kemudian yang kedua, khusus untuk di hilir, yaitu terkait dengan garmen. Di mana gangguan-gangguan melalui impor kiloan atau pun impor yang bulk rest. Itu tadi juga diminta pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri," paparnya.

Selain aspek perdagangan dan bahan baku, rapat juga membahas terkait fleksibilitas penggunaan tenaga kerja melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Khususnya untuk memenuhi kebutuhan produksi yang mengikuti siklus permintaan musiman.

Presiden Prabowo meminta kementerian terkait mencari regulasi yang tepat mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas PKWT dan mengevaluasi penerapan PPN bagi industri tekstil dan pakaian jadi yang berorientasi ekspor.