Pemerintah Diminta Bentuk Tim Khusus Tangani Data Desil Bermasalah

AKURAT.CO Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) harus segera menyelesaikan persoalan ketidaksesuaian data desil yang banyak dikeluhkan masyarakat. Sebab, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. 

Anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanul Haq, mengatakan perubahan status desil yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat berpotensi membuat warga miskin dan kelompok rentan kehilangan hak atas berbagai program bantuan pemerintah.

"Banyak masyarakat yang mempersoalkan penerapan desil karena ditemukan ketidaksesuaian antara data administratif dengan kondisi nyata di lapangan. Ada warga yang secara ekonomi masih kekurangan, bahkan penghasilannya pas-pasan, tetapi tiba-tiba statusnya melonjak ke desil tinggi dan dianggap mampu," ujar Maman dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/9/2026).

Baca Juga: Data Desil Tidak Sesuai Kondisi? Begini Cara Memperbaruinya Lewat HP

Menurutnya, anomali data tersebut berbahaya karena status desil menjadi salah satu instrumen penting dalam menentukan akses masyarakat terhadap berbagai program perlindungan sosial.

Maman mengatakan, kesalahan klasifikasi dapat membuat masyarakat berpenghasilan rendah kehilangan akses terhadap bantuan sosial, subsidi energi, hingga bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

"Kalau status desil naik tetapi kondisi ekonomi keluarga sebenarnya masih sulit, tentu masyarakat akan sangat dirugikan. Mereka bisa kehilangan bantuan sosial, subsidi energi, bahkan bantuan pendidikan. Padahal secara nyata kehidupan mereka tidak mengalami peningkatan," tegasnya.

Banyak laporan mengenai warga yang secara administratif masuk kategori masyarakat mampu, meski kondisi ekonomi mereka di lapangan masih stagnan dan jauh dari kata sejahtera. Karena itu, dia meminta Kemensos dan BPS tidak hanya mengandalkan pembaruan data secara administratif. 

Pemerintah harus memastikan proses verifikasi dan validasi mampu menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara aktual.

"Data harus mencerminkan kenyataan. Jangan sampai masyarakat yang masih miskin atau rentan justru kehilangan haknya hanya karena terjadi anomali dalam sistem pendataan. Pemerintah harus memastikan setiap perubahan status desil benar-benar didasarkan pada kondisi objektif dan bisa dipertanggungjawabkan," katanya.

Baca Juga: Cara Cek Desil KIP Kuliah 2026 di DTSEN BPS, Begini Langkahnya

Maman juga mendesak pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani persoalan data desil yang telah menimbulkan keresahan di berbagai daerah.

Tm tersebut perlu melibatkan Kemensos, BPS, pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya untuk melakukan audit, verifikasi, dan perbaikan terhadap data masyarakat yang mengalami lonjakan desil secara tidak wajar.

"Saya meminta pemerintah segera membentuk tim khusus untuk menyelesaikan sengkarut data desil ini. Harus ada langkah cepat, terukur, dan menyeluruh untuk menelusuri di mana letak persoalannya, apakah pada metode pendataan, pembaruan data, integrasi sistem, atau proses verifikasi di lapangan," ujarnya.