DPR Dorong Pemerintah Gerak Cepat Antisipasi Dampak El Nino

AKURAT.CO Pemerintah didorong untuk segera menugaskan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan pengumpulan data ancaman, beserta potensi dampak fenomena El Nino yang beriringan dengan musim kemarau tahun ini.

Hal ini menanggapi langkah antisipatif Presiden Prabowo Subianto yang telah menginstruksikan untuk merancang langkah menghadapi musim kemarau yang beriringan dengan fenomena El Nino.

"Data yang akurat akan memudahkan penyusunan rencana antisipasi secara lebih komprehensif. Juga akan memudahkan DPR melakukan pengawasan dan evaluasi," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, melalui keterangannya, Kamis (30/7/2026).

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau terjadi pada Juli hingga September 2026.

Puncak kemarau pada bulan Juli mencakup 83 Zona Musim (ZOM) atau 12,26 persen luas daratan Indonesia. Sementara, pada Agustus, puncak kemarau terjadi di 369 ZOM, atau 48,84 persen luas daratan, dan 169 ZOM, atau 25,41 persen luas daratan, di bulan September.

Baca Juga: Prabowo Minta BMKG Perkuat Kesiapan Hadapi Kemarau dan El Nino, Jaga Ketersediaan Air dan Modifikasi Cuaca

Karenanya, potensi masalah yang akan dihadapi di setiap daerah akan berbeda satu sama lain, sesuai karakteristik masing-masing.

"Kemampuan BNPB mengorkestrasi pengumpulan data akan menghasilkan langkah antisipasi secara lebih akurat, terukur dan tepat sasaran," ujar Alex.

Ia mencontohkan Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan yang selama ini jadi langganan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Nyaris setiap tahun karhutla jadi peristiwa berulang di tujuh provinsi itu. Kementerian Kehutanan sebagai leading sector tak boleh membiarkan kejadian ini, seperti kita merayakan ulang tahun," ujar Alex.

Ia berharap Kemenhut mampu merancang langkah antisipatif. Sehingga berbagai permasalahan dalam upaya memadamkan karhutla tidak berulang lagi.

Baca Juga: Apa Itu El Nino? Ini Penjelasan Sederhana dan Dampaknya bagi Cuaca

Alex juga meminta Kementerian Pertanian mendorong kepala daerah di semua tingkatan untuk menyusun langkah antisipatif sesuai kearifan lokal masing-masing. Kementan harus terbuka dengan masukan daerah dalam menjawab tantangan El Nino yang menyertai musim kemarau.

"Di antara kearifan lokal yang diharapkan itu, tentang upaya menjaga ketersediaan air dan melindungi sektor pertanian dalam kerangka mempertahankan swasembada beras," katanya.

Diketahui, BMKG telah memproyeksikan peluang terjadinya El Nino mencapai kategori sangat kuat hingga 75 persen dan diperkirakan bertahan hingga Oktober 2026.

El Nino adalah fenomena pemanasan suhu permukaan laut di atas kondisi normal yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah hingga timur.

Fenomena ini memicu penurunan curah hujan, udara lebih kering dan kemarau yang lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia.

Baca Juga: El Nino Raksasa Diprediksi Pecahkan Rekor, Ilmuwan Waspadai Lonjakan Suhu Global pada 2027