Timwas Haji DPR: Istitha'ah Kesehatan Harus Diperketat, Masih Banyak Jemaah Lansia dengan Penyakit Kronis Tetap Berangkat

AKURAT.CO Anggota Tim Pengawas Haji DPR, Netty Prasetiyani Aher, menyoroti penerapan istitha'ah kesehatan yang dinilai masih belum dipahami secara utuh, meski menjadi salah satu faktor penentu keselamatan dan kelancaran ibadah jemaah di Tanah Suci.

Menurutnya, kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji 2026 tidak menutup perlunya evaluasi terhadap sejumlah aspek layanan jemaah.

"Istitha'ah haji itu bahwa jemaah haji yang akan berangkat dinyatakan memiliki kemampuan. Bukan hanya kemampuan membayar biaya atau terkait ongkos naik haji saja tapi juga istitha'ah dalam aspek kesehatan," kata Netty, dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).

Pengalaman pengawasan langsung di Tanah Suci memperlihatkan bahwa masih banyak jemaah Indonesia yang berangkat dalam kondisi kesehatan yang rentan.

Sebagian besar merupakan kelompok lanjut usia dengan penyakit kronis seperti hipertensi, gangguan jantung, hingga gagal ginjal.

Temuan yang paling menyita perhatian adalah adanya jemaah yang menderita kanker stadium akhir namun tetap berangkat menunaikan ibadah haji.

Kondisi tersebut, menurut Netty, menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penetapan istitha'ah kesehatan.

"Salah satu yang juga sangat miris, ada jemaah haji yang menderita kanker stadium akhir. Di Tanah Suci, setiap hari beliau merasa kesakitan. Seharusnya yang seperti ini tidak diperbolehkan berangkat," ujarnya.

Netty menggambarkan bahwa sejak 8 Dzulhijjah, sebagian besar jemaah sudah berada di Arafah untuk mempersiapkan prosesi wuquf yang berlangsung pada 9 Dzulhijjah. Aktivitas ibadah yang berlangsung berjam-jam dalam kondisi cuaca panas tentu memerlukan stamina prima.

"Pada saat wuquf, jemaah haji berdiam di Arafah, bermunajat, berdzikir, dan sejumlah aktivitas ibadah lainnya sejak zuhur hingga magrib," tuturnya.

Dalam praktiknya, tidak sedikit jemaah lansia dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan dukungan khusus. Sebagian harus menggunakan ambulans untuk mobilisasi, sementara lainnya memerlukan bantuan petugas kesehatan secara intensif.

Karena itu, ia menilai penguatan skrining kesehatan harus menjadi prioritas dalam penyelenggaraan haji ke depan. Pemeriksaan kesehatan tidak cukup dilakukan menjelang keberangkatan tetapi perlu diiringi pembinaan berkelanjutan sejak jauh hari.

Menurut Netty, penguatan program rujuk balik, edukasi keluarga, pemeriksaan kesehatan rutin, kepatuhan konsumsi obat, hingga pemenuhan gizi calon jemaah perlu menjadi bagian dari ekosistem pembinaan kesehatan haji.

Selain itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, puskesmas, serta rumah sakit dalam memastikan kesiapan kesehatan jemaah sebelum berangkat.

Di sisi lain, kebutuhan petugas kesehatan juga perlu mendapat perhatian. Berdasarkan berbagai kunjungan ke sektor dan kelompok terbang (kloter), Netty menilai penambahan jumlah tenaga kesehatan menjadi salah satu kebutuhan yang layak dipertimbangkan.

"Penambahan jumlah petugas di setiap kloter nampaknya menjadi salah satu yang perlu dipertimbangkan untuk penyelenggaraan haji tahun yang akan datang," ujarnya.

Bagi Timwas Haji DPR, evaluasi terhadap istitha'ah kesehatan bukan sekadar persoalan administrasi keberangkatan.

Lebih dari itu, hal tersebut menyangkut keselamatan jemaah sekaligus upaya memastikan setiap muslim yang berangkat ke Tanah Suci dapat menjalankan ibadah secara khusyuk, aman, dan sesuai dengan kemampuan yang dipersyaratkan dalam syariat.