Jadi Tersangka Korupsi Jual Beli Titik SPPG, Dadan Hindayana Punya Kekayaan Rp9 Miliar

Siti Nur Azzura | 3 Juni 2026, 22:33 WIB

Mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, memiliki harta kekayaan Rp9 miliar.

AKURAT.CO Dadan Hindayana ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain Dadan, dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, juga ditangkap atas kasus tersebut.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Dadan dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto, setelah melalui proses evaluasi dan pemantauan selama sekitar satu setengah tahun.

Dadan sendiri dilantik sebagai Kepala BGN oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) pada 19 Agustus 2024.

Lalu berapa harta kekayaan yang dimiliki Dadan?

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode awal menjabat (dilaporkan 14 Maret 2025), Dadan tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp9.022.400.000 (Rp9,02 miliar).

Pria kelahiran Garut, 10 Juli 1967 ini memiliki aset tanah dan bagunan sebesar Rp5.900.000.000, berupa aset di wilayah Bogor. Kemudian ada alat transportasi dan mesin sebesar Rp1.400.000.000, yang terdiri dari tiga unit mobil. Di antaranya Mazda CX5, Honda HR-V, dan Mazda CX3.

Dadan juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp322.400.000, juga kas dan setara kas sebesar Rp1.400.000.000. Dadan juga tercatat tidak memiliki utang.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan keputusan tersebut diambil berdasarkan sejumlah catatan yang ditemukan pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BGN, terutama terkait tata kelola dan pelaksanaan program.

"Tentunya selama satu setengah tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini, dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kedisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP) dan tata kelola lembaga. Selain itu, pemerintah juga menyoroti konsistensi dalam menjaga kualitas makanan yang menjadi bagian penting dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).