Dadan Hindayana Dicopot dari Kepala BGN, Dasco: Momentum Perbaikan Menyeluruh

AKURAT.CO Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menanggapi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, langkah ini bisa menjadi perbaikan menyeluruh di BGN.

"Sehingga kami harapkan dengan adanya evaluasi ini yang dilakukan secara menyeluruh, BGN akan berbenah diri dan terus melayani masyarakat penerima manfaat," kata Dasco saat ditemui di Kompleks DPR/MPR Ri, Selasa (2/6/2026).

Sebelumnya, pihaknya memperoleh informasi terkait pergantian tersebut setelah mendengarkan penjelasan Menteri Sekretaris Negara mengenai evaluasi di tubuh BGN. Pihaknya juga mengapresiasi langkah pemerintah mengevaluasi dan mengganti pimpinan BGN.

Baca Juga: Enggak Disiplin! Jadi Alasan Utama Dadan Dicopot dari Kepala BGN

Keputusan tersebut menunjukkan pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat melalui masukan DPR, serta hasil koordinasi lintas kementerian untuk memperbaiki tata kelola lembaga yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Ya begini, kami juga mendapatkan informasi dan juga setelah mendengarkan konferensi pers dari Menteri Sekretaris Negara tentang pergantian Kepala BGN. Tentunya kami mengucapkan apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada pemerintah yang kemudian telah mendengarkan aspirasi dari masyarakat maupun penerima manfaat, dan juga hasil koordinasi dengan lintas kementerian dan juga masukan dari DPR," jelasnya.

Menurutnya, pergantian pimpinan diyakini tidak akan mengganggu pelayanan yang selama ini berjalan, terutama bagi masyarakat penerima manfaat program MBG. Dengan harapaan tujuan pelayanan terutama di daerah 3T dapat segera direalisasikan.

Terkait alasan evaluasi, pemerintah menemukan sejumlah catatan yang berkaitan dengan tata kelola dan koordinasi antarkementerian yang belum maksimal.

Baca Juga: Gantikan Dadan, Nanik S. Deyang Jadi Ketua BGN

"Ya tadi kalau mendengar penjelasan dari Menteri Sekretaris Negara, ada hal-hal evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini menyangkut tata kelola, dan kemudian kerja sama lintas kementerian yang kemudian dirasa kurang, dan beberapa hal yang menjadi catatan-catatan yang menurut pihak pemerintah memang harus dibenahi," ucapnya.

Kendati demikian, Dasco menegaskan rincian catatan evaluasi tersebut merupakan kewenangan pemerintah untuk menjelaskan kepada publik.

"Kalau soal catatan-catatan ini tentunya pihak pemerintah yang lebih tahu, nanti silakan teman-teman media menanyakan kepada pihak pemerintah," tegasnya.