Mensos Luruskan Pengadaan Sepatu Siswa Sekolah Rakyat Rp700.000

AKURAT.CO Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, memaparkan secara gamblang terkait anggaran pengadaan sepatu bagi siswa-siswi Sekolah Rakyat yang belakangan mendapat sorotan.

Dia menjelaskan, pengadaan sepatu dengan anggaran Rp700 ribu per pasang tersebut telah melalui proses lelang. Adapun, sepatu yang dimaksud adalah sepatu PDL (Pakaian Dinas Lapangan).

"Tentu sesuai ketentuan, dalam rangka menyediakan berbagai hal yang dibutuhkan itu, ada yang harus melalui proses lelang. Salah satu contoh adalah proses pengadaan sepatu PDL siswa SMA dan SMP di Sekolah Rakyat," ujar Gus Ipul di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Baca Juga: Menteri Dody: Progres Sekolah Rakyat Aceh 54,64%, Siap Selesai Tepat Waktu

Dia kemudian menyoroti adanya kesalahpahaman di masyarakat terkait dengan narasi anggaran sepatu siswa sekolah rakyat Rp700 ribu.

Dalam narasi yang beredar, tertera foto yang memuat dirinya dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tengah memberikan sepatu ke siswa Sekolah Rakyat. Foto tersebut merupakan potongan dokumentasi kegiatan Dialog Pilar-Pilar Sosial se-Malang Raya pada 2 Mei 2025 lalu.

Sementara sepatu yang diberikan adalah hadiah dari Gubernur Khofifah kepada 10 siswa Sekolah Rakyat yang bersumber dari APBD Pemprov Jawa Timur, bukan hasil pengadaan dari Kemensos.

"Jadi memang ini program khususnya Ibu Gubernur untuk siswa Sekolah Rakyat Jawa Timur, bukan sepatu yang dari Kementerian Sosial. Beda barang," ujarnya.

Gus Ipul menegaskan bahwa proses lelang Kemensos dilakukan secara terbuka dan bisa diikuti oleh siapapun. Dia juga menjabarkan secara jelas rentetan proses internal yang dilalui dalam penetapan pagu anggaran, dengan memperhatikan berbagai aspek dan mekanisme.

"Jadi kita menetapkan pagu terlebih dulu dan anggarannya kemudian kita bahas di DPR. Setelah itu baru ada penetapan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebagai alat kendali kewajaran harga. Mekanismenya adalah survei pasar, ada e-katalog, e-commerce, pasar ritel, dan juga pendapat ahli, kemudian memperhatikan jumlah siswa, volume atau kebutuhan, bahan dan kualitas," paparnya.

Baca Juga: KSP Perkuat Pencegahan Korupsi, Soroti Celah di Program MBG hingga Sekolah Rakyat

Dalam hal ini diperhatikan betul komponen dalam negerinya, dilanjutkan dengan variasi ukuran dan desain khusus. Setelah itu dibahas bersama antara PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan tim Pokja Pengadaan. Setelah itu baru memasuki proses lelang.

Proses lelang diawali dengan proses mencari dan menetapkan penyedia barang melalui mekanisme yang kompetitif dan akuntabel. Mekanismenya "e-purchasing" atau katalog elektronik, pengadaan langsung, tender atau tender cepat, seleksi dan penunjukan langsung.

"Kemudian ada tahapannya, tahapan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, dan klarifikasi dan negosiasi," jelasnya.