Megawati Masuk Daftar Tokoh yang Disadap, PDIP Desak User Akhir Diungkap

AKURAT.CO Nama Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, masuk dalam daftar tokoh yang menjadi sasaran penyadapan ilegal. PDIP pun mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas pihak yang berada di balik praktik tersebut, termasuk mengungkap siapa pengguna akhir atau user akhir hasil penyadapan.

Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, saat merespons dugaan penyadapan yang turut menyeret nama sejumlah pejabat dan tokoh politik, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan daftar yang telah beredar, Megawati termasuk salah satu tokoh yang disadap.

"Ya nanti proses itu yang akan kita lihat. Tetapi yang jelas dari daftar yang sudah dikeluarkan, itu nama Ibu Mega termasuk menjadi tokoh yang disadap," kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026).

Baca Juga: Kasus Penyadapan Presiden, Megawati Minta Aturan Hukum Diperkuat

Dia menilai, dugaan penyadapan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang tidak dapat ditoleransi, terlebih apabila digunakan untuk kepentingan politik kekuasaan.

"Maka ini adalah penyalahgunaan kewenangan yang tidak bisa ditolerir, apalagi penyadapan itu dipakai untuk kepentingan-kepentingan politik kekuasaan," ujarnya.

Dia juga menyoroti potensi penyadapan digunakan sebagai alat intimidasi dan politik sandera terhadap kelompok masyarakat sipil, jurnalis, hingga elite politik. Menurut Hasto, pengusutan kasus tidak boleh berhenti pada pihak yang diduga melakukan penyadapan secara teknis. 

Aparat juga harus menelusuri siapa pihak yang memerintahkan, menerima, atau memanfaatkan informasi hasil penyadapan tersebut.

"Bagi kalangan civil society dan jurnalis, dan elite politik, penyadapan ini juga dipakai sebagai alat untuk melakukan intimidasi, sebagai suatu politik sandera. Maka PDI Perjuangan menyerukan agar terhadap kasus penyadapan ini harus diusut secara tuntas siapa user akhir dari penyadapan tersebut," tegasnya.

Baca Juga: Sejumlah Fraksi DPR Usulkan RUU Penyadapan Segera Dibahas, Dasco: Kita Lihat Dinamikanya

Selain mendesak pengungkapan user akhir, Hasto menilai penguatan aturan hukum mengenai penyadapan menjadi bagian penting dalam membangun supremasi hukum dan mencegah penyalahgunaan kewenangan negara.

Penyadapan merupakan tindakan paksa yang dilakukan oleh otoritas negara, sehingga pelaksanaannya harus tunduk pada prosedur hukum yang ketat, termasuk melalui izin lembaga pengadilan.

"Karena penyadapan ini kan suatu tindakan paksa dari otoritas negara, sehingga harus dilaksanakan secara hati-hati melalui suatu prosedur hukum yang sangat ketat, melalui izin dari lembaga pengadilan, dan kemudian kasus hukumnya juga harus ada terlebih dahulu," jelas Hasto.