DPR Desak Pemerintah Awasi Ketat Pesantren Usai Kasus Pelecehan Santriwati di Pati

AKURAT.CO DPR RI menyoroti lemahnya pengawasan terhadap lembaga pendidikan keagamaan menyusul mencuatnya kasus kekerasan seksual di sebuah pesantren di Pati, Jawa Tengah. 

Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan perlunya langkah cepat dan sistematis dari negara untuk memastikan perlindungan santri.

"Negara tidak boleh mentolerir setiap kekerasan seksual, apalagi di dunia pesantren yang merupakan lembaga pencetak karakter anak bangsa. Dari dulu kita telah menyiapkan berbagai regulasi untuk melindungi semua anak didik," tegas Cucun dalam keterangannya, Rabu (6/5/2026).

Baca Juga: Kasus Pelecehan Santriwati di Pati Picu Kemarahan Warga, DPR Desak Hukuman Maksimal Pelaku

Menurutnya, peristiwa tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencoreng marwah pesantren sebagai institusi pendidikan berbasis moral dan karakter. Karena itu, dia meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pelaku.

"Saya minta aparat menegakkan hukum seberat-beratnya kepada pelaku agar terjadi efek jera. Sampaikan secara terbuka kepada publik karena ini sudah merusak citra pesantren. Padahal, melalui UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, kita berjuang agar lembaga ini mendapat rekognisi dan kesetaraan yang layak," lanjutnya.

Selain penindakan hukum, dia juga menekankan pentingnya pembenahan sistem pengawasan oleh pemerintah, khususnya melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam di bawah Kementerian Agama. 

Dia menilai perlu adanya instrumen pengawasan yang lebih terukur untuk menjamin keamanan para santri. Cucun menggarisbawahi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan, mulai dari standar pembinaan hingga mekanisme perizinan.

Baca Juga: Warga Pati Geruduk Rumah Pimpinan Ponpes, Dugaan Pelecehan Puluhan Santriwati Memicu Amarah

Salah satunya, pesantren khusus perempuan harus memiliki pengasuh dari kalangan perempuan demi memastikan keamanan santriwati.

Cucun juga mengingatkan agar pemerintah tidak sekadar menerbitkan izin operasional tanpa diikuti pengawasan yang kuat di lapangan. Dia mendorong percepatan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti-Kekerasan di lingkungan pesantren sebagai langkah preventif.

"Jangan sampai Kementerian Agama mengeluarkan izin tapi tidak tahu pengawasannya seperti apa. Sekarang sudah ada Dirjen Pesantren, saya kira harus segera membuat alat ukur pengawasan yang optimal. Ini saatnya pemerintah bertindak cepat agar orang tidak seenaknya mendirikan pesantren tanpa pengawasan yang kuat," pungkasnya.