Bahas RUU Ketenagakerjaan dengan Ratusan Buruh, Menaker Terima Curhat Soal PKWT hingga PHK

Putri Dinda Permata Sari | 9 April 2026, 18:00 WIB

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, rapat bersama Komisi IX DPR. (YouTube DPR)

AKURAT.CO Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengungkapkan banyak menerima keluhan dari kalangan buruh terkait nasib pekerja kontrak (PKWT) hingga pemutusan hubungan kerja (PHK), dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

Pihaknya telah mengundang sekitar 800 perwakilan serikat buruh dari seluruh Indonesia untuk menyerap aspirasi dalam penyusunan RUU tersebut. Masukan tersebut mencerminkan berbagai persoalan ketenagakerjaan yang masih menjadi perhatian utama pekerja.

"Ada hasil serap aspirasi terkait perubahan kebijakan pengupahan, PKWT, alih daya, PHK serta tenaga kerja asing," ujar Yassierli, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Selain isu PKWT dan PHK, dia juga mengaku menerima aspirasi terkait perlunya integrasi kebijakan ketenagakerjaan dengan sistem jaminan sosial agar perlindungan pekerja lebih komprehensif.

Dia berharap, RUU Ketenagakerjaan yang tengah disusun dapat menjadi langkah reformasi yang mampu menjawab tantangan dunia kerja ke depan. "Harapannya UU Ketenagakerjaan baru sebagai wujud reformasi ketenagakerjaan yang adil, adaptif, dan berkelanjutan," katanya.

Yassierli menambahkan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah awal untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut, termasuk memastikan keterlibatan serikat buruh dalam pembahasan RUU di DPR.

Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga telah menerbitkan kebijakan teknis operasional sebagai jembatan menuju regulasi baru, dengan mengacu pada putusan Putusan MK Nomor 168/2023.

"Kami juga menerbitkan kebijakan yang bersifat teknis operasional yang disesuaikan dengan putusan MK 168/2023 sebagai jembatan RUU Ketenagakerjaan yang baru," ujarnya.

Pemerintah menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat menghasilkan regulasi yang lebih responsif, terhadap dinamika ketenagakerjaan sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan bagi pekerja.