Tak Sekadar Makan Gratis, MBG Dibangun untuk Bentuk Karakter Anak

AKURAT.CO Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian tak terpisahkan dari penguatan pendidikan karakter melalui gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7 KAIH).

Tujuh kebiasaan tersebut meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, serta tidur cepat.

Menurut Abdul Mu’ti, gerakan ini terus meluas berkat kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Ia menyampaikan, hasil penelitian kolaboratif dengan LabSosio UI menunjukkan program MBG berdampak positif terhadap motivasi belajar siswa.

Selain itu, MBG juga memberikan pengalaman menyenangkan, baik dari sisi kualitas makanan maupun momen kebersamaan saat makan.

Program ini juga dinilai membuka akses pangan bergizi bagi siswa dari kelompok sosial ekonomi rendah.

Secara nasional, capaian MBG telah menjangkau 49,6 juta murid atau sekitar 93 persen dari total 53,4 juta siswa di Indonesia.

Program tersebut tersebar di 288.845 sekolah atau sekitar 66,5 persen dari total satuan pendidikan.

“Pemerintah telah mendistribusikan modul edukasi dan pedoman implementasi MBG yang terintegrasi dengan penguatan pendidikan karakter ke seluruh sekolah,” ujar Abdul Mu’ti, Rabu (4/3/2026).

Ia menambahkan, anggaran pendidikan tahun 2026 diproyeksikan meningkat hingga di atas Rp100 triliun.

Anggaran tersebut akan difokuskan untuk revitalisasi sekitar 70 ribu sekolah serta penguatan digitalisasi pembelajaran melalui Papan Interaktif Digital (PID) atau Interactive Flat Panel (IFP).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyoroti korelasi antara asupan gizi dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Menurutnya, kecukupan gizi menjadi fondasi kecerdasan. “Sebagus apa pun sekolahnya, kalau anak kurang gizi atau stunting, IQ-nya akan rendah. Kita harus memastikan swasembada pangan dan protein,” ujarnya.

Ia menambahkan, apabila 82,9 juta penerima manfaat mengonsumsi satu telur per hari, dampak ekonomi terhadap sektor pangan rakyat akan sangat signifikan.

“Jika 82,9 juta penerima manfaat mengonsumsi satu telur sehari, gerakan ekonomi rakyat akan bangkit secara luar biasa,” tuturnya.

Baca Juga: Pengamat: Tawaran Mediasi Prabowo ke AS–Iran Perpaduan Keberanian dan Kalkulasi Realistis

Dukungan terhadap kualitas hidup anak juga disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi.

Ia menegaskan MBG bukan sekadar intervensi gizi, melainkan bagian dari perlindungan anak yang menempatkan anak sebagai subjek pembangunan.

Melalui sinergi dengan Ruang Bersama Indonesia, Forum Anak di 34 provinsi yang mencakup sekitar 13 ribu desa/kelurahan, serta Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Kementerian PPPA memastikan partisipasi anak dan penguatan pengasuhan berbasis komunitas berjalan optimal.

“Kami memastikan perempuan tidak hanya menjadi target, tetapi juga penggerak utama melalui pelibatan di dapur-dapur MBG dan UMKM lokal,” ujar Arifah.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan menyebut UMKM binaan KKP saat ini telah melayani 128 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 15 provinsi dengan pasokan ikan seperti tuna, lele, nila, dan patin.

Ia juga menyatakan kesiapan mendukung pasokan protein melalui pembangunan Program Seribu Kampung Nelayan Merah Putih.

“Kami mendekatkan produksi ikan dengan SPPG. Peningkatan pemanfaatan protein ikan yang relatif terjangkau, baik dari budidaya maupun tangkap, akan diintegrasikan untuk kebutuhan SPPG,” jelasnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memaparkan dampak ekonomi program di tingkat daerah.

Di Jawa Tengah, sebanyak 3.826 SPPG telah beroperasi dengan nilai perputaran uang mencapai Rp6 triliun.

Setiap SPPG menerima anggaran sekitar Rp1 miliar per bulan, dengan 70 persen dialokasikan untuk pembelian bahan baku dari petani dan UMKM lokal. Program ini melibatkan 152.593 relawan, 12.598 pemasok, serta 1.837 koperasi di Jawa Tengah.

“Ini adalah suntikan ekonomi langsung ke desa. Kami juga terus melakukan penyisiran data untuk menjangkau santri di pesantren salafiyah, ibu hamil, dan balita yang belum memiliki NIK agar semua mendapatkan manfaat,” tegas Dadan.