Rugikan Ekonomi Nasional, Banggar Desak Rencana Impor 150 Ribu Pickup dari India Dibatalkan

AKURAT.CO Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, meminta rencana PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) mengimpor 105 ribu mobil niaga dari India untuk dikaji ulang, karena berpotensi merugikan perekonomian nasional.
Dia menegaskan, langkah impor tersebut tidak sejalan dengan arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penguatan perekonomian domestik.
"Aksi korporasi dari dana APBN ini perlu dipikirkan ulang. Presiden Prabowo mencanangkan berbagai program prioritas seperti MBG (Makan Bergizi Gratis) dan KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) salah satu tujuannya untuk memperkuat perekonomian domestik, terutama membangkitkan ekonomi pedesaan," ujar Said dalam keterangannya, Rabu (25/2/2026).
Baca Juga: Bos Agrinas Akui DP 30 Persen untuk Pikap India Sudah Dibayar
Menurut Said, rencana impor mobil pikap tersebut mencerminkan belum selarasnya pemahaman terhadap visi ekonomi Presiden Prabowo.
Dia juga menyoroti kondisi sektor manufaktur nasional yang dinilainya belum mendapat dukungan optimal, padahal memiliki peran penting dalam penciptaan lapangan kerja.
Sejak 2011, pertumbuhan industri manufaktur selalu berada di bawah pertumbuhan PDB. Padahal sektor ini diharapkan menjadi penggerak hilirisasi dan penyerap tenaga kerja.
"Kenyataannya bahwa saat ini lebih dari satu juta sarjana tercatat menganggur," imbuhnya.
Dia juga mengutip hasil perhitungan dalam survei Center of Economic and Law Studies (Celios) terkait potensi dampak ekonomi dari impor tersebut.
Di mana akan ada penurunan PDB hingga Rp39,29 triliun, penurunan pendapatan masyarakat Rp39 triliun, penurunan surplus industri otomotif Rp21,67 triliun, berkurangnya pendapatan tenaga kerja rantai pasok Rp17,39 triliun, serta penurunan penerimaan pajak bersih Rp240 miliar.
Baca Juga: Impor Pikap dari India, Agrinas: Potensi Efisiensi Capai Rp46,5 Triliun
"Apakah PT Agrinas tidak ada komunikasi dengan pabrikan dalam negeri, semisal dengan Gaikindo? Pengadaan 105.000 mobil niaga hampir setara produksi mobil niaga sepanjang 2025," tegasnya.
Menurutnya, jika pengadaan dilakukan di dalam negeri, dampak positifnya akan lebih luas bagi industri otomotif nasional. Jumlah 105.000 unit hampir setara produksi mobil niaga nasional dalam satu tahun.
"Jika pengadaan dilakukan di dalam negeri, dampaknya dinilai bisa mendorong pertumbuhan industri dan penyerapan tenaga kerja," jelasnya.
Tak hanya itu, pembelian mobil ini direncanakan memakai APBN dan bersifat multiyears, di tengah struktur APBN yang terbatas ruang fiskalnya. Dia mengingatkan, setiap pembelian barang dan jasa yang memakai uang APBN harus diperhitungkan manfaat ekonominya.
"Bisa jadi penawaran harga beli dari India lebih murah, tetapi apakah sudah dipikirkan aftersale-nya, bagaimana suku cadangnya, ketersediaan dan jangkauan bengkelnya. Kalau kita perhitungkan ini semua, bisa jadi harganya lebih mahal, dari niatan awal efisiensi," ujar Said.
"Jangan hanya melihat harga beli awal, tetapi juga dampak ekonominya bagi industri nasional. Sebaiknya langkah impor segera dibatalkan agar kebijakan belanja negara tetap berpihak pada penguatan industri nasional," pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkini






