Atasi Gonjang-ganjing Pasar Modal, Bamsoet Dukung Langkah Presiden Prabowo Benahi Bursa Saham

AKURAT.CO Keputusan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI), peningkatan aturan free float, serta perluasan peran investor institusional domestik merupakan langkah strategis yang tepat sasaran.

Menurut mantan Ketua MPR, Bambang Soesatyo, guncangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga memicu trading halt berturut-turut menjadi peringatan serius bahwa pasar modal Indonesia butuh pembenahan struktural yang lebih berani, transparan, dan berjangka panjang.

Kebijakan tersebut diyakini mampu menjawab kekhawatiran investor asing sekaligus memperkuat fondasi pasar modal nasional.

"Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan visioner. Arahan yang diberikan bukan reaksi sesaat terhadap tekanan pasar tetapi langkah struktural untuk membenahi tata kelola bursa, meningkatkan kepercayaan investor, dan menjaga posisi Indonesia sebagai pasar emerging yang kredibel," jelasnya, dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/1/2026).

Politisi Partai Golkar, yang akrab disapa Bamsoet, itu menuturkan, gejolak IHSG dipicu oleh pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait evaluasi metodologi free float di pasar saham Indonesia.

Di mana, MSCI memutuskan untuk menghentikan kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF), Number of Shares (NOS), serta penambahan konstituen dan pergerakan indeks antar-segmen hingga Februari 2026.

Jika tidak ada perbaikan signifikan, Indonesia berpotensi mengalami penurunan bobot di Indeks MSCI Emerging Markets, bahkan risiko reklasifikasi ke pasar frontier.

Baca Juga: Sempat Bertemu Prabowo, Jokowi Bahas Isu Global dan Ekonomi Nasional

Tekanan tersebut tercermin jelas di lantai bursa. IHSG anjlok tajam pada Rabu dan Kamis (28-29/1/2026) hingga menembus batas trading halt 8 persen.

"Dalam dua hari itu, indeks sempat terperosok ke level tujuh ribuan sebelum kembali ke kisaran delapan ribuan. Situasi ini berujung pada pengunduran diri Direktur Utama BEI, Iman Rachman, sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap pasar modal," ujarnya.

Bamsoet menekankan, langkah Presiden Prabowo menaikkan ketentuan free float dari 7,5 menjadi 15 persen merupakan sinyal kuat perbaikan tata kelola.

Angka tersebut menempatkan Indonesia sejajar dengan Thailand dan lebih terbuka dibandingkan Singapura, Filipina, serta Inggris yang masih berada di level 10 persen.

Meski begitu, peningkatan free float harus diawasi ketat agar tidak menimbulkan gejolak baru, terutama bagi emiten dengan struktur kepemilikan yang sangat mengganggu.

"Masalah pasar modal kita selama ini adalah likuiditas semu. Kapitalisasi besar, tetapi saham yang benar-benar beredar di publik sangat terbatas. Ketika ada sentimen negatif dunia, pasar langsung goyah. Kebijakan free float 15 persen adalah koreksi penting agar harga saham lebih mencerminkan mekanisme pasar yang sehat," jelas Bamsoet.

Dia juga menyoroti rencana pemerintah menaikkan batas investasi dana pensiun dan asuransi di pasar modal dari 8 menjadi 20 persen.

Kebijakan tersebut diyakini mampu memperkuat basis investor dalam negeri jangka panjang, mengurangi ketergantungan pada dana asing yang cenderung volatil, serta meningkatkan stabilitas IHSG.

Baca Juga: GREAT Institute: Keputusan Prabowo Gabung “Board of Peace” Sudah Tepat

Di banyak negara OECD, peran investor institusional domestik terbukti menjadi penopang utama pasar saham saat terjadi tekanan global.

"Dengan memperbesar porsi dana pensiun dan asuransi, pasar modal kita memiliki bantalan yang lebih kuat. Ini penting agar gejolak eksternal, baik dari MSCI, lembaga pemeringkat maupun bank investasi asing, tidak langsung mengguncang sendi-sendi bursa," ujar Bamsoet.

Menurutnya, percepatan demutualisasi BEI sebagai agenda krusial yang tertunda. Demutualisasi diyakini dapat mengurangi konflik kepentingan antara pengelola bursa dan anggota bursa, memperkuat independensi pengawasan, serta membuka peluang masuknya investor strategis, termasuk Sovereign Wealth Fund seperti Danantara.

"Pasar modal adalah cermin kepercayaan. Ketika tata kelola diperbaiki dan arah kebijakan jelas, investor akan kembali. Arahan Presiden Prabowo memberi sinyal kuat bahwa Indonesia serius membangun pasar modal yang adil, transparan, dan kompetitif," jelas Bamsoet, yang kini duduk di Komisi III DPR.