Pemerintah Mau Bangun Hunian Sementara Warga Terdampak Bencana, Bakal Cabut Sejumlah HGU

AKURAT.CO Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa pemerintah harus segera menyediakan lahan untuk pembangunan hunian sementara (huntara), bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

Bahkan, Prabowo menyatakan kesediaannya untuk mencabut sementara Hak Guna Usaha (HGU) bila diperlukan demi kepentingan masyarakat.

Instruksi itu muncul setelah Kepala BNPB, Suharyanto, melaporkan bahwa salah satu hambatan mendesak dalam percepatan pembangunan huntara adalah ketersediaan lahan dari pemerintah daerah.

Baca Juga: Prabowo Siapkan Rp 4 Miliar per Kabupaten/Kota untuk Popok Bayi dan Perempuan Korban Bencana

"Kepala daerah harus menyiapkan lahan. Pemerintah pusat yang membangun, Pak Presiden. Nah, lahannya ini kadang-kadang yang agak bermasalah lama," ujar Suharyanto dalam rapat koordinasi penanganan bencana yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo di Aceh, dikutip Senin (8/12/2025). 

Menanggapi hal tersebut, Prabowo menegaskan bahwa negara wajib menemukan solusi cepat. "Saya kira lahannya harusnya ada. Nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, semua K/L, terutama ATR, kehutanan, ATR-BPN dicek semua," kata Prabowo.

Dia kemudian menekankan bahwa kebutuhan rakyat adalah prioritas tertinggi. "Kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting. Lahan harus ada," lanjutnya. 

Hunian Sementara Tipe 36 Senilai Rp30 Juta, Dapat Dibangun dalam 6 Bulan

Suharyanto menyampaikan, hunian sementara dirancang untuk menjadi tempat tinggal yang jauh lebih layak dibanding tenda-tenda pengungsian. Setiap unit diperuntukkan bagi satu keluarga.

Baca Juga: Umrah Saat Bencana, Prabowo Perintahkan Mendagri Copot Bupati Aceh Selatan Mizwar MS

"Luasnya tipe 36, Pak Presiden. Delapan kali lima. Daripada mereka tinggal di tenda, lebih representatif mereka tinggal di hunian sementara," kata Suharyanto.

Prabowo lalu menanyakan detail spesifikasi dan biaya konstruksi. "Harganya berapa?" tanya Presiden.

"Sekitar Rp30 juta, Pak Presiden, satu hunian sementara," jawab Suharyanto, sembari menegaskan bahwa unit tersebut sudah dilengkapi fasilitas dasar.

"Ada WC, kamar mandi, tiap di dalam satu (unit)," jelasnya. Prabowo pun menilai harga ini relatif efisien.

BNPB juga menjelaskan bahwa hunian sementara dirancang digunakan maksimal satu tahun sebelum warga dipindahkan ke hunian tetap. Namun bisa lebih lama bila ketersediaan lahan terhambat.

"Konsep kita hunian sementara tidak lebih dari satu tahun, kecuali beberapa kejadian karena pembagian tugasnya kepala daerah harus menyiapkan lahan," kata Suharyanto. 

Satgas TNI–Polri Dilibatkan

BNPB menegaskan, proses pembangunan huntara dapat dipercepat menggunakan Satgas TNI–Polri, sebagaimana pengalaman sebelumnya di Lewotobi. "Satgas Kodam IX/Udayana memindahkan 8.000 KK… semuanya masuk ke hunian sementara, membangunnya enam bulan, Pak Presiden," ujar Suharyanto.

Baca Juga: Prabowo Tak Mau Ada Pihak yang Manfaatkan Bencana untuk Perkaya Diri: Saya Akan Tindak Keras

Prabowo langsung merespons dengan instruksi percepatan. "Kalau bisa lebih cepat ya? Kalau bisa lebih cepat dari 6 bulan ya?" ujar Presiden.

"Siap, Pak Presiden. Lebih cepat," jawab Suharyanto. 

Selain hunian sementara tipe rumah keluarga, BNPB juga menyiapkan opsi model barak apabila lahan sangat terbatas. Namun apabila tanah cukup, satu keluarga dapat dialokasikan lahan 8x10 meter yang memudahkan integrasi antara hunian sementara dan pembangunan hunian terap di fase berikutnya.

Menutup pembahasan, Prabowo kembali menegaskan agar semua kementerian dan lembaga mempercepat penyediaan lahan tanpa terkendala. Dia juga membuka opsi pemanfaatan desain fabrikasi bertingkat untuk menghemat ruang, bila diperlukan.