Prabowo Siapkan Rp 4 Miliar per Kabupaten/Kota untuk Popok Bayi dan Perempuan Korban Bencana

Atikah Umiyani | 8 Desember 2025, 11:27 WIB

AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto memutuskan memberikan alokasi Rp4 miliar bagi setiap kabupaten/kota terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dana tersebut diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak masyarakat, terutama bayi dan perempuan, di lokasi pengungsian.

Keputusan itu diambil setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan bahwa anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) di 52 kabupaten/kota terdampak bencana sudah menipis karena memasuki akhir tahun. Sementara itu, kebutuhan warga di lapangan terus meningkat.

Dalam dialog bersama Presiden di Aceh, Tito menjelaskan bahwa meski pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan pangan, BBM, dan beras dalam jumlah besar, daerah masih kesulitan memenuhi kebutuhan utama di pengungsian, seperti popok bayi dan pembalut perempuan.

“Biasanya yang kami temukan di lapangan seperti pampers untuk bayi dan kebutuhan perempuan. Biasanya mereka meminta kepada pemerintah kabupaten/kota,” ujar Tito.

Ia menambahkan, beberapa provinsi di luar Sumatera memang telah menyalurkan dukungan antardaerah sebesar Rp34 miliar, termasuk Rp3 miliar untuk Lhokseumawe.

Namun kondisi fiskal daerah dinilai tetap sangat terbatas.

Tito pun mengusulkan Presiden memberikan tambahan Rp2 miliar per kabupaten/kota.

Usulan tersebut langsung ditanggapi tegas oleh Presiden.

“Itu apa, per kabupaten?” tanya Prabowo.

“Per kabupaten, 52 kali 2, Pak,” jawab Tito.

Presiden lalu mengambil keputusan lebih besar dari usulan awal.

“Pak Mendagri, Anda minta Rp2 miliar. Saya kasih Rp4 miliar,” tegas Prabowo.

Selain dana kabupaten/kota, Prabowo juga menginstruksikan agar kebutuhan pemerintah provinsi dihitung secara terpisah.

“Untuk provinsi nanti dihitung. Provinsi yang paling berat mana? Kirim Rp20 miliar. Sumatera Utara berapa, gubernurnya nanti ketemu saya,” katanya.

Ia menegaskan pemerintah pusat akan berdiri di belakang para kepala daerah.

“Kalian panglima-panglima terdepan. Saya kerahkan segala dukungan supaya kalian tidak ragu-ragu,” ujar Prabowo.

Tito juga melaporkan banyak kantor camat dan kantor desa yang rusak berat, sehingga berpotensi menghambat layanan publik dan menyebabkan dokumen masyarakat ikut hilang—mulai dari KTP, ijazah, sertifikat, hingga dokumen kendaraan.

Ia mengusulkan pengurusan dokumen tersebut digratiskan.

“KTP sudah kami gratiskan. Tapi untuk ijazah, STNK–BPKB, dan sertifikat tanah, kami mohon dapat digratiskan agar tidak memberatkan masyarakat,” kata Tito.

Prabowo menjawab singkat: “Oke, nanti dihitung semua.”

Di akhir pertemuan, Prabowo memberi semangat kepada para bupati yang hadir.

“Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan,” tegasnya.