Sisi Lain Pendidikan Indonesia, Materi Berkualitas Hilang hingga Kurikulum Terus Berubah

AKURAT.CO Di tengah pesatnya teknologi saat ini, sektor pendidikan di Indonesia masih menyimpan sisi lain yang perlu dibenahi lebih lanjut, demi kemajuan anak-anak bangsa. 

Pakar pendidikan, Prof. Yudi Latif, menyebut dunia pendidikan nasional sering kali meninggalkan warisan pendidikan yang berkualitas, namun justru mempertahankan praktik buruk yang terus berulang. 

Dia mencontohkan banyak buku pelajaran dan materi ajar dari masa lalu yang dinilai berkualitas, tetapi tersisih oleh produksi bahan ajar baru yang didorong kepentingan proyek setiap pergantian rezim.

Baca Juga: Pakar Ingatkan AI Tidak Boleh Korbankan Nilai-nilai Dasar Pendidikan

"Yang baik-baik dari masa lalu banyak sekali, buku karakter, buku kisah, bahan ajar yang bagus. Tapi karena digilas rezim proyek, setiap ada rezim baru, ada produksi baru, dan belum tentu berkualitas," kata Yudi, Kamis (27/11/2025). 

Kondisi serupa terjadi pada kurikulum nasional. Menurut dia, kurikulum yang terlalu sering berganti menghambat keberlanjutan, padahal pendidikan membutuhkan konsistensi agar kualitas pembelajaran terjaga.

"Pendidikan memerlukan keberlanjutan yang relatif bertahan. Tapi yang sering kita lihat, kurikulum cepat sekali berubah," ujarnya.

Baca Juga: Rekomendasi Kampus Swasta Terbaik di Surabaya untuk Melanjutkan Pendidikan

Dia menegaskan, pendidikan Indonesia seharusnya berjejak pada tradisi baik yang diwariskan para pendiri bangsa, termasuk nilai-nilai yang pernah dikembangkan sistem pendidikan seperti Taman Siswa. Fondasi seperti etika, akhlak, karakter, dan kemampuan literasi dasar tetap harus menjadi dasar utama pendidikan.

Namun dia juga mengingatkan akan keterbukaan terhadap teknologi dan metode baru tetap diperlukan. "Gerak sejarah itu mempertahankan tradisi baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Itu doktrin yang seharusnya menjadi pijakan kita," katanya.

Selain itu, dia juga menyinggung minimnya ruang pemberitaan pendidikan dalam media massa yang kerap tergilas isu politik. Kondisi ini menurutnya, memperburuk perhatian publik terhadap pembangunan sumber daya manusia padahal hal itu menjadi prioritas dalam visi pembangunan nasional.