Akurat

Pakar: Bukan Membatasi, Presiden Tak Mau Pelajar Jadi Korban Game Online

Herry Supriyatna | 10 November 2025, 21:54 WIB
Pakar: Bukan Membatasi, Presiden Tak Mau Pelajar Jadi Korban Game Online

AKURAT.CO Arahan Presiden Prabowo Subianto agar sekolah mewaspadai pengaruh game online dan perundungan di kalangan pelajar dinilai merupakan sinyal kuat bahwa negara tidak boleh abai terhadap ancaman sosial baru di era digital.

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai, pesan Presiden bukan untuk melarang anak bermain game sepenuhnya, melainkan memastikan ada pengawasan, batasan, dan tanggung jawab bersama agar permainan digital tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perilaku anak.

“Presiden ingin negara hadir, bukan mengekang. Game online tidak bisa dihapuskan, tetapi bisa diatur agar tidak membentuk perilaku agresif, adiktif, atau asosial,” ujar Trubus saat dihubungi di Jakarta, Senin (10/11/2025).

Sebelumnya, dalam rapat terbatas di kediamannya, Kertanegara IV, Presiden Prabowo meminta jajaran menteri dan lembaga terkait mencari solusi konkret terhadap dampak game online pada siswa.

Dalam rapat tersebut, Kepala Negara juga menyoroti perlunya pembatasan dan pengawasan terhadap game bergenre kekerasan seperti PUBG yang dapat memengaruhi psikologis anak.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang hadir dalam rapat itu menyampaikan bahwa Presiden turut menyoroti kasus perundungan pelajar, terutama pascainsiden ledakan di SMAN 72 Jakarta yang diduga melibatkan korban bullying.

Trubus menilai arahan Presiden menunjukkan pendekatan komprehensif antara perlindungan moral, psikologis, dan pendidikan karakter.

Ia mendorong pemerintah segera merumuskan kebijakan lintas kementerian, terutama Kementerian Pendidikan, Kominfo, dan Sosial, untuk membentuk mekanisme pengawasan terpadu terhadap konten game dan perilaku digital anak.

Baca Juga: Epexol Obat Apa? Simak Manfaat Hingga Efek Sampingnya!

“Perlu ada pengaturan yang proporsional, seperti klasifikasi usia, jam akses, dan verifikasi identitas pemain. Tapi yang paling penting, pengawasan itu jangan hanya administratif, sekolah dan orang tua harus ikut aktif,” ujarnya.

Trubus menegaskan bahwa pendampingan orang tua dan sekolah merupakan faktor penentu agar anak-anak tidak terpapar dampak negatif dunia digital.

Ia menilai pesan Presiden menegaskan bahwa pendidikan karakter tidak bisa diserahkan hanya pada guru teknologi informasi.

“Sekolah perlu aktif mendeteksi dini perilaku siswa yang menyimpang karena pengaruh game, sementara orang tua harus hadir secara emosional dan waktu. Anak perlu pendamping, bukan sekadar pengawas,” katanya.

Ia juga mendorong agar program digital parenting dimasukkan dalam kurikulum sekolah dan pelatihan guru.

Pemerintah daerah, lanjutnya, dapat menggandeng psikolog anak dan lembaga sosial untuk memberikan pendampingan bagi keluarga yang menghadapi kasus kecanduan game.

Trubus menekankan pentingnya pendekatan rehabilitatif dan psikososial bagi anak yang sudah kecanduan game.

Ia menolak pendekatan yang bersifat hukuman, karena dapat memperburuk kondisi psikologis anak.

“Anak-anak yang kecanduan game harus dirangkul dan diarahkan, bukan ditakut-takuti,” tegasnya.

Ia mengusulkan agar pemerintah membentuk pusat pemulihan digital di tingkat kecamatan dengan melibatkan psikolog, konselor, dan organisasi kepemudaan sebagai ruang alternatif bagi anak menyalurkan energi secara positif.

Terkait pembatasan akses game online, Trubus menilai langkah tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo bahwa negara wajib melindungi masa depan generasi muda.

Baca Juga: Bukan Cuma Hari Jomblo! Ini 5 Peringatan Penting Dunia Setiap 11 November

“Bangsa yang kuat lahir dari karakter yang sehat. Jadi pembatasan terhadap game kekerasan bukan bentuk pembatasan kebebasan, tetapi perlindungan terhadap moral dan masa depan anak,” tuturnya.

Ia juga menegaskan pentingnya platform game global untuk tunduk pada regulasi nasional, termasuk kewajiban pembatasan jam bermain anak dan verifikasi usia pemain.

“Fokus Presiden jelas: membangun generasi digital yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Pemerintah harus hadir memastikan anak-anak tumbuh seimbang antara kemajuan teknologi dan nilai kemanusiaan,” tutup Trubus.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.