Riset Ungkap Generasi Muda Ingin Ruang Sipil yang Lebih Terbuka dan Inklusif

AKURAT.CO Salah satu indikator penting bagi kualitas demokrasi adalah ruang sipil yang sehat dan terbuka.

Hal itu menjadi sorotan utama dalam riset Yayasan Partisipasi Muda bertajuk "Understanding Youth Engagement and Civic Space in Indonesia" yang dilakukan terhadap 505 anak muda Indonesia berusia antara 18-25 tahun.

Direktur Eksekutif Yayasan Partisipasi Muda, Neildeva Despendya, menjelaskan bahwa konsep ruang sipil berakar pada pemikiran Jürgen Habermas, yaitu ruang publik yang menjamin kebebasan berbicara dan berpendapat bagi warga negara.

"Ruang sipil yang sehat bukan hanya tempat berkumpul tetapi ekosistem yang memungkinkan masyarakat mengekspresikan ide dan mengkritik kebijakan," ujarnya, melalui keterangan kepada redaksi, Senin (3/11/2025).

Neildeva menyoroti kondisi ruang sipil Indonesia yang kian memburuk. Berdasarkan laporan CIVICUS, skor kebebasan sipil di Indonesia hanya 48 dari 100, menempatkannya dalam daftar watchlist dunia.

Ia memperingatkan bahaya toxic civic space, di mana kebebasan dipersempit, partisipasi dibatasi dan masyarakat akhirnya apatis.

"Ketika ruang sipil menyempit, anak muda kehilangan ruang untuk tumbuh dan berinovasi," ungkapnya.

Dalam forum diskusi, sejumlah peserta menilai penyempitan ruang sipil terjadi akibat masuknya militer ke ruang publik dan normalisasi represi di media sosial.

Peserta lain menambahkan bahwa pemblokiran akun kritis serta praktik doxing terhadap aktivis menciptakan ketakutan kolektif di kalangan muda.

Muhammad Fajar, PhD. dan Rahardhika Utama, PhD. selaku periset tersebut mengatakan bahwa riset dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana anak muda memahami pelemahan demokrasi atau democratic backsliding dan merasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, riset juga menyoroti strategi anak muda menghadapi penyempitan ruang sipil di tengah kemunduran demokrasi yang diungkap oleh laporan Freedom House (2024) dan Economist Intelligence Unit (2023).

"Hasilnya, 73,9 persen responden merasa tidak aman menyampaikan pendapat di ruang terbuka seperti media sosial. Sebanyak 42 persen menilai pemerintah tidak memberi perlindungan terhadap hak-hak sipil, 36 persen khawatir pelecehan atau intimidasi saat berkumpul damai serta banyak yang mengaku menghadapi diskriminasi berbasis gender, etnis atau agama," jelas Fajar.

Sementara itu, Rahardhika Utama menuturkan hambatan terbesar bagi anak muda bukan sekadar soal ruang, tetapi bersifat struktural meliputi risiko hukum, keamanan daring dan lemahnya lembaga negara.

"Riset ini juga menemukan variasi aktivisme lintas wilayah. Di Indonesia Barat anak muda lebih kritis dan aktif, di Indonesia Tengah cenderung moderat, sementara di Indonesia Timur fokus pada isu lingkungan dan HAM," ungkap Rahardika, melalui pemaparan secara daring.

Namun demikian, riset membuktikan, meski menghadapi banyak tantangan, anak muda tetap memiliki aspirasi terhadap ruang sipil yang ideal.

Sebanyak 75,64 persen responden menginginkan kebebasan berpendapat; 60,59 persen menuntut perlindungan negara dari diskriminasi; dan 59,01 persen berharap kebebasan berkumpul secara damai.

"Temuan ini menunjukkan bahwa generasi muda masih berjuang mencari ruang aman dan inklusif untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokratis," kata Rahardika.

Sebagai informasi, mayoritas responden dalam riset ini adalah perempuan dari wilayah tengah (61,9 persen) dan barat (55,4 persen), sementara laki-laki lebih banyak di wilayah timur (45,1 persen).

Responden non-biner dan beragam gender paling menonjol di wilayah barat. Dari segi pendidikan, 49,1 persen menempuh jenjang SMA dan 44,8 persen sarjana/D4.

Diketahui, secara eksperimental, penelitian ini mengaitkan tingkat pendidikan tinggi di Indonesia Barat dengan meningkatnya literasi hak-hak sipil serta keterlibatan aktivisme yang mencapai 58 persen.

Interaksi antara pendidikan dan aktivisme disebut menjadi faktor munculnya sikap skeptis terhadap elite politik.