Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Prasasti Nilai 'Cukup Baik', tapi Masih Banyak PR di Lapangan

AKURAT.CO Memasuki satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) merilis Kajian 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai refleksi atas capaian dan arah kebijakan pemerintah. Kajian ini menjadi salah satu potret penting untuk melihat sejauh mana visi besar pemerintahan baru ini mulai diwujudkan di lapangan.

Direktur Eksekutif Prasasti, Nila Marita, mengatakan bahwa kajian ini disusun untuk memberi gambaran objektif tentang perjalanan kebijakan nasional selama satu tahun pertama.

“Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, bangsa kita sedang bergerak dari perumusan visi menuju tahap pelaksanaan. Dalam semangat itu, Prasasti menyusun kajian ini sebagai cermin objektif atas capaian dan arah pelaksanaan program prioritas nasional,” ujar Nila dalam acara perilisan Kajian 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025. 

Dalam laporan tersebut, Prasasti memberikan peringkat “Cukup Baik” atau “Acceptable” terhadap kinerja keseluruhan Kabinet Merah Putih. Meski menunjukkan kemajuan di sejumlah program prioritas, masih ada beberapa sektor yang dinilai memerlukan peningkatan terutama dalam implementasi dan koordinasi antar lembaga.

---

Kajian Berbasis RPJMN 2025–2029

Kajian ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Dalam RPJMN tersebut, pemerintah menetapkan delapan Asta Cita, tujuh belas Program Prioritas (PP), dan delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

Menurut Research Director Prasasti, Gundy Cahyadi, seluruh program itu dikelompokkan ke dalam empat pilar besar, yaitu:

1. Ekonomi dan Industrialisasi

2. Transformasi Sumber Daya Manusia (SDM)

3. Sosial, Kemiskinan, Lingkungan, dan Budaya

4. Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam)

“Berdasarkan pilar, kami melihat bahwa pilar Sosial, Kemiskinan, Lingkungan dan Budaya, serta pilar Polhukam memiliki peringkat ‘Cukup Baik’ atau ‘Acceptable’. Sementara pilar Ekonomi dan Industrialisasi serta pilar Transformasi SDM masuk dalam kategori ‘Perlu Perbaikan’ atau ‘Developing’,” jelas Gundy.

---

Pilar Ekonomi dan Industrialisasi: Arah Sudah Tepat, tapi Butuh Akselerasi

Bidang ekonomi menjadi pondasi utama pemerintahan Prabowo-Gibran. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada 2029, antara lain lewat program food estate, pembangunan kawasan industri dan KEK, serta pengelolaan BUMN melalui Dana Investasi Nasional (Danantara).

Namun, menurut kajian Prasasti, pilar ini masih berada dalam kategori “Developing” atau “Perlu Perbaikan.” Tantangan terbesar ada pada lambatnya deregulasi, panjangnya proses perizinan, serta birokrasi yang belum efisien.

Beberapa temuan penting antara lain:

• Akses petani terhadap benih unggul dan pupuk masih terbatas, sehingga produktivitas belum meningkat signifikan.

• Sistem penerimaan negara belum merata, membuat ruang fiskal untuk investasi publik masih sempit.

• Pembangunan infrastruktur industri dan transportasi strategis seperti pelabuhan dan kawasan industri terpadu belum optimal.

“Pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada kebijakan makro, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan di lapangan. Reformasi perizinan dan penyederhanaan birokrasi menjadi syarat mutlak agar dunia usaha dapat tumbuh dan menyerap tenaga kerja lebih luas,” ujar Piter Abdullah, Policy and Program Director Prasasti.

Rekomendasi Prasasti:
Pemerintah perlu memperluas insentif untuk kawasan industri, memperkuat pembiayaan UMKM dan petani lewat skema kredit terjamin, serta mempercepat pembangunan infrastruktur strategis. Pelatihan vokasi juga perlu digencarkan agar tenaga kerja industri lebih siap menghadapi transformasi ekonomi.

---

Pilar Transformasi SDM: Banyak Inisiatif, Tapi Kualitas Implementasi Masih Bervariasi

Transformasi SDM merupakan pilar penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pemerintah telah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia.

Namun, menurut Prasasti, pilar ini juga masih berada pada kategori “Developing.” Banyak kebijakan sudah memiliki arah yang tepat, tetapi standar pelaksanaan di lapangan belum seragam.

Contohnya, standar mutu MBG masih berbeda antar daerah, sementara fasilitas dan tenaga medis untuk program kesehatan gratis belum memadai.

“Program sosial berskala nasional seperti MBG dan Cek Kesehatan Gratis tidak hanya soal anggaran, tetapi soal tata kelola. Standarisasi, pengawasan, dan transparansi publik perlu diperkuat agar dampaknya merata ke seluruh daerah,” kata Gundy Cahyadi.

Rekomendasi Prasasti:
Pemerintah perlu menyiapkan standar nasional pelaksanaan MBG, melibatkan UMKM lokal sebagai penyedia pangan, serta memperkuat logistik dan infrastruktur kesehatan di daerah. Koordinasi lintas kementerian di bidang pendidikan, kesehatan, dan digitalisasi juga perlu ditingkatkan agar transformasi SDM berjalan sebagai satu ekosistem terpadu.

---

Pilar Sosial, Kemiskinan, Lingkungan, dan Budaya: Stabil Tapi Perlu Transparansi

Pilar sosial mencerminkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan sosial bangsa. Dalam kajiannya, Prasasti menilai pilar ini “Cukup Baik” (Acceptable) dengan kemajuan dalam penurunan kemiskinan, kesetaraan gender, dan pertumbuhan ekonomi kreatif.

Meski begitu, masih ada tantangan besar seperti integrasi data sosial dan efektivitas penyaluran bantuan. Prasasti menilai, transparansi dalam evaluasi dan pelaporan juga perlu ditingkatkan agar kebijakan sosial lebih tepat sasaran.

“Pemerintah telah menunjukkan perhatian pada kesejahteraan masyarakat. Langkah berikutnya adalah memastikan intervensi sosial benar-benar menyentuh kelompok rentan melalui integrasi data dan sistem pengawasan digital,” jelas Gundy.

Rekomendasi Prasasti:
Pemerintah diminta memperkuat basis data sosial terintegrasi, meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan, serta memperluas dukungan ekonomi kreatif berbasis daerah. Selain itu, pengendalian inflasi pangan dan penciptaan lapangan kerja formal di sektor pertanian perlu terus didorong.

---

Pilar Politik, Hukum, dan Keamanan: Reformasi Mulai Bergerak, Tapi Belum Konsisten

Pilar Polhukam berfokus pada tata kelola pemerintahan, supremasi hukum, dan keamanan nasional. Prasasti memberikan nilai “Cukup Baik” (Acceptable), meski menilai bahwa reformasi hukum dan birokrasi belum sepenuhnya disertai penguatan sistem check and balance.

“Digitalisasi tata kelola adalah fondasi reformasi birokrasi. Sistem berbasis data dapat memperkuat akuntabilitas, mempercepat pelayanan publik, dan mengurangi potensi konflik kepentingan,” tegas Piter Abdullah.

Rekomendasi Prasasti:
Pemerintah disarankan mempercepat digitalisasi dan integrasi layanan publik, menerapkan pengawasan berbasis hasil (result-based monitoring), serta memperkuat kapasitas SDM hukum dan keamanan siber.

---

Fokus ke Depan: Implementasi Lapangan dan Transparansi Data

Satu catatan penting dari kajian Prasasti adalah lemahnya implementasi di lapangan. Banyak kebijakan sudah disusun dengan baik di atas kertas, namun pelaksanaannya belum merata dan kurang terpantau.

Prasasti merekomendasikan pembentukan taskforce lintas kementerian/lembaga yang lebih aktif dan terkoordinasi, dilengkapi dashboard digital yang transparan dan bisa diakses publik.

“Keterbukaan data akan memperkuat akuntabilitas serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam memantau capaian program prioritas nasional,” ujar Piter.

Selain itu, Prasasti menekankan pentingnya milestone-based policy, yaitu perencanaan kebijakan bertahap yang bisa diukur progresnya. Langkah ini diyakini akan memperkuat konsistensi dan kesinambungan program pemerintah menuju Indonesia Emas 2045.

---

Penutup: Evaluasi untuk Meningkatkan Kualitas Kebijakan Publik

Kajian Prasasti bukan sekadar kritik, melainkan upaya untuk memperkuat budaya evaluasi berbasis data. Dalam refleksinya, lembaga ini menilai tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran sudah menapaki arah yang benar, meskipun masih banyak tantangan implementasi yang harus diatasi.

“Evaluasi seperti ini berfungsi sebagai cermin — bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memastikan perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 tetap berada di jalur yang benar,” tulis laporan tersebut.

Kalau kamu ingin mengikuti perkembangan terbaru soal capaian pemerintahan Prabowo-Gibran dan arah kebijakan nasional ke depan, pantau terus update selanjutnya di AKURAT.CO.

Baca Juga: Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Fondasi Ekonomi Kuat Menuju Indonesia Emas 2045

Baca Juga: Prabowo Ingin Gelar Retret Lagi, Para Menteri Sudah Nostalgia Ingin Tinggal di Tenda

FAQ: Kajian 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran oleh Prasasti Center

1. Apa itu Kajian 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran dari Prasasti Center?
Kajian ini merupakan laporan evaluatif yang disusun oleh Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) untuk menilai capaian dan arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama satu tahun pertama masa jabatan mereka.

---

2. Bagaimana hasil penilaian umum dari Prasasti terhadap kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran?
Prasasti memberikan peringkat “Cukup Baik” (Acceptable) secara keseluruhan. Artinya, kebijakan pemerintah dinilai sudah berada di jalur yang tepat, namun masih banyak tantangan dalam implementasi dan koordinasi antar lembaga di lapangan.

---

3. Apa dasar acuan yang digunakan dalam kajian Prasasti ini?
Kajian mengacu pada RPJMN 2025–2029 (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang menetapkan delapan Asta Cita, tujuh belas Program Prioritas (PP), dan delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

---

4. Apa saja empat pilar besar yang menjadi fokus kajian Prasasti?
Empat pilar utama yang dianalisis adalah:

1. Ekonomi dan Industrialisasi

2. Transformasi Sumber Daya Manusia (SDM)

3. Sosial, Kemiskinan, Lingkungan, dan Budaya

4. Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam)

---

5. Mengapa pilar Ekonomi dan Industrialisasi dinilai “Perlu Perbaikan”?
Karena masih terdapat hambatan seperti lambatnya deregulasi, birokrasi perizinan yang panjang, serta produktivitas petani dan industri yang belum meningkat signifikan. Reformasi birokrasi dan percepatan infrastruktur menjadi syarat penting untuk memperbaiki kinerja sektor ini.

---

6. Bagaimana penilaian terhadap pilar Transformasi SDM?
Pilar ini juga dikategorikan “Developing” atau “Perlu Perbaikan”. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis dinilai baik secara konsep, tetapi pelaksanaannya belum seragam antar daerah.

---

7. Apa catatan penting dari Prasasti untuk sektor sosial dan kesejahteraan?
Prasasti menilai sektor sosial “Cukup Baik”, namun menekankan perlunya integrasi data sosial, transparansi penyaluran bantuan, dan pengawasan digital agar program sosial tepat sasaran dan lebih akuntabel.

---

8. Bagaimana hasil penilaian untuk bidang Politik, Hukum, dan Keamanan?
Bidang Polhukam dinilai “Cukup Baik”, dengan catatan bahwa reformasi hukum dan birokrasi masih perlu konsistensi. Prasasti mendorong digitalisasi layanan publik dan penguatan sistem check and balance.

---

9. Apa rekomendasi utama dari Prasasti untuk pemerintah ke depan?
Beberapa rekomendasi penting antara lain:

• Membentuk taskforce lintas kementerian untuk memperkuat koordinasi.

• Mengembangkan dashboard digital transparan untuk pemantauan publik.

• Menerapkan milestone-based policy agar capaian program dapat diukur secara bertahap.

• Mempercepat digitalisasi birokrasi dan reformasi perizinan.

---

10. Apa pesan utama dari kajian Prasasti terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran?
Prasasti menegaskan bahwa kajian ini bukan kritik semata, tetapi bentuk refleksi dan evaluasi berbasis data untuk memastikan visi Indonesia Emas 2045 tetap berada di jalur yang benar. Pemerintah dinilai telah menapaki arah yang positif, namun masih perlu memperkuat implementasi di lapangan.